Heboh 'Fee' Proyek, Fitra NTB: Swakelola DAK Sarat Potensi Permainan

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan perlu ada argumentasi yang clear terkait pemilihan metode pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek DAK Fisik menggunakan model swakelola. Karena melihat item pekerjaannya yang lebih tepat dilakukan melalui penyedia.

Merujuk Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021, swakelola dilaksanakan manakala barang yang dibutuhkan tidak dapat disediakan oleh pelaku usaha, atau lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh pelaksana swakelola.

Atau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya teknis yang dimilki Pemda atau barangnya bersifat rahasia. "Pertama, kami menilai metode swakelola dalam pengerjaan DAK Fisik ini sangat sarat dengan potensi permainan karena dilaksanakan dengan tertutup," kata Ramli dikonfirmasi IDN Times, Selasa (9/8/2022).

Ramli menduga PBJ DAK Fisik dengan model swakelola juga rentan sebagai ajang bagi-bagi 'kue' dengan oknum tertentu. Model swakelola memberikan peluang bagi pemilik kewenangan dalam pengelolaan DAK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Untuk itu, perlu ada argumentasi yang clear terkait pemilihan metode PBJ proyek DAK Fisik menggunakan model swakelola. Ia menilai proyek DAK Fisik bidang pendidikan jika melihat item pekerjaannya lebih tepat dilakukan melalui penyedia.

Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi NTB, Sudarmanto menyebut pagu DAK Fisik di Provinsi NTB tahun 2022 sebesar Rp2,27 triliun lebih, naik 18,80 persen dibanding tahun 2021. Kontribusi kenaikan yang signifikan terjadi pada Kabupaten Dompu 116,02 persen, Kabupaten Sumbawa 83,b0 persen, Kota Bima 33,54 persen, Provinsi NTB 24,22 persen dan Kabupaten Lombok Timur 20,11 persen.

Sampai dengan 30 Juni 2022, kata Sudarmanto, penyaluran DAK Fisik terealisasi sebesar 365,98 miliar. Kinerja DAK Fisik sebesar 16,12 persen lebih tinggi dari kinerja tahun 2021 yakni 14,20 persen. Kinerja DAK Fisik di NTB juga lebih tinggi dari kinerja rata-rata nasional sebesar 8,90 persen serta kinerja Penyaluran DAK Fisik lingkup Provinsi NTB berada pada peringkat 2 nasional.

Meskipun demikian, terdapat 2 Pemda dengan persentase di bawah 10 persen, yaitu Kabupaten Bima 9,88 persen dan Kota Mataram 6,95 persen. Penyaluran DAK Fisik untuk Kabupaten Bima masih di bawah 10 persen karena adanya penyesuaian kodefikasi pada bidang kesehatan dokumen syarat salur masih dalam proses reviu APIP dan pengadaan barang/jasa ada yang masih dalam proses lelang.

Sedangkan untuk Kota Mataram karena adanya penyesuaian kodefikasi pada bidang kesehatan dan pendidikan surat Kemendagri No. 906/2114/S3. Serta untuk dokumen syarat salur jalan reguler dan jalan penugasan yang bertahap sedang proses tanda tangan Walikota sehingga masuk realisasi bulan Juli 2022.

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran di atas melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2022. Sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi DAK Fisik mengalam pertumbuhan sebesar 21,74 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu.