Hari Raya Idul Adha, Wapres : Boleh Ikut Muhammadiyah atau Pemerintah

30 Jun 2022, 17:11 WIB

Wapres RI KH. Ma'ruf Amin. (Dok. Diskominfotik NTB)

Lombok Barat, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma'ruf Amin menanggapi soal perbedaan Hari Raya Idul Adha 2022 antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah/2022 Masehi jatuh pada tanggal 10 Juli 2022.

Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah/2022 Masehi pada 9 Juli 2022. "Yang ikut Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Yang ikut pemerintah, ikut pemerintah. Jadi gak ada masalah," kata Wapres dikonfirmasi usai meninjau Kelompok Ternak Sapi di Kampung Reyan Baru, Gerung Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Kamis (30/6/2022).

1. Perbedaan sudah biasa

Jemaah salat Idul Adha di Masjid Raya Al Mashun tampak lebih lengang, Selasa (20/7/2021). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dikatakan, perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha merupakan hal yang sudah biasa. Dulu, ketika terjadi perbedaan sering terjadi keributan di masyarakat. Namun sekarang, masyarakat sudah dewasa dan legowo.

"Jadi kalau ada yang tidak sama, itu mereka sudah toleransinya sudah tinggi. Jadi gak masalah. Semua sudah pada tahu. Itu sudah kita bangun lama sekali supaya ada saling pengertian di antara semua pihak," kata Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

2. Kemenag tetapkan Hari Raya Idul Adha pada 10 Juli 2022

Wamenag, Zainut Tauhid Sa’adi (Dok. Kemenag)

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1443 Hijriyah jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022. Dengan ditetapkannya awal Zulhijah ini, maka Hari Raya Idul Adha 1443 H jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022.

"Sidang isbat telah mengambil kesepakatan bahwa tanggal 1 Zulhijah tahun 1443 Hijriah ditetapkan jatuh pada Jumat tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian Hari Raya Idul Adha 1443 H jatuh pada 10 Juli 2022," tutur Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi seperti dilansir situs Kemenag RI.

3. Hilal tidak terlihat

Pemantauan hilal di Pantai Loang Baloq Kota Mataram, Jumat (1/4/2022) (IDN Times/Muhammad Nasir)

Keputusan itu didasarkan dari pantau hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Menurutnya, proses pengamatan hilal ini menjadi pertimbangan penting dalam sidang isbat.

"Dari 34 provinsi yang telah kita tempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan hilal," jelasnya.

Sidang isbat yang digelar secara daring dan luring ini diawali dengan pemaparan posisi hilal oleh anggota tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag, Thomas Djamaluddin.
Sidang isbat awal Zulhijah 1443 H yang digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag ini dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi, perwakilan Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Duta Besar negara sahabat.

Hadir juga perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Lembaga dan instansi terkait, Pimpinan Ormas Islam, serta Pondok Pesantren.