Harga Pupuk Subsidi di Bima Melonjak, Rp150 Ribu per Sak

17 Okt 2022, 17:16 WIB

Ilustrasi pupuk subsidi. (Dok. Kementan)

Bima, IDN Times - Warga Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) keluhkan harga pupuk subsidi yang merangkak naik. Pupuk jenis urea tersebut, dibanderol dengan harga Rp150 ribu pada tingkat pengecer. Sehingga sangat memberatkan para petani.

Salahs atu warga Parado, Irwansyah mengaku selain harga naik, pupuk urea subsidi di wilayah terpencil tersebut juga langka. Kelangkaan ini diduga sengaja dijual oleh pengecer dengan harga tinggi pada warga di luar kelompok tani setempat.

1. Pupuk subsidi dibanderol di atas harga HET

Ilustrasi menerima uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Irwansyah mengatakan bahwa kenaikan harga pupuk subsidi meresahkan petani. Betapa tidak, untuk satu sak dibanderol dengan harga Rp150 ribu. Besaran angka tersebut melambung tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.

"Kalau sesuai HET per sak hanya Rp112.500. Sementara harga yang dipatok pengecer saat ini, Rp150 ribu per sak. Harga itu sudah jelas merugikan kami," keluhnya, Senin (17/10/2022).

2. Berdalih biaya administrasi hingga ongkos buruh

Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Alasan pengecer menaikkan harga banyak diutarakan ke para petani. Misalnya, berdalih untuk biaya administrasi, transportasi hingga ongkos buruh. Padahal jika mengacu pada edaran penggunaan pupuk subsidi, menurut Irwansyah, harga Rp112.500 sudah termasuk hitungan tiga item tersebut. Sehingga tidak bisa lagi dinaikkan, dengan alasan apapun.

"Aturannya memang begitu, gak boleh dinaikkan di atas HET," tegasnya.

3. Pupuk langka karena dipasarkan pada petani di luar RDKK

Pemerintah mulai uji coba atau soft launching digitalisasi penebusan pupuk subsidi di Provinsi Bali. (Dok. Pupuk Indonesia)

Selain harga yang melambung, pupuk urea subsidi di wilayah setempat juga langka setiap saat. Betapa tidak, pengecer sengaja memasarkan pupuk kepada petani di luar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Mereka sengaja pasarkan kepada mereka agar bisa meraup cuan yang lebih banyak, dibandingkan dari kelompok tani nya sendiri. Karena dalam satu sak, biasa mereka banderol mulai dari Rp180 hingga Rp 200 ribu.

"Dampaknya kami yang rugi, karena pupuk sudah dibawa dan dijual keluar," tegasnya.

Dengan kondisi ini, Irwansyah berharap dapat diperhatikan oleh bagian pengawasan penyaluran pupuk. Fungsi kontrol dan pengawasan di lapangan bisa ditingkatkan, agar praktek serupa tidak terulang lagi.

"Pengawasan dari pemerintah itu penting. Kalau gak, harga dan kelangkaan pupuk si sini akan merajalela. Kasihan kami masyarakat kecil," ungkap dia.

4. Pemerintah diminta tidak tutup mata

Bupati Bima saat meninjau Kantor Dinas Peternakan, salah satu aset yang akan diserahkan ke Pemkot Bima, Kamis (9/6/2022).(Juliadin/IDN Times)

Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Soromadi. Hanya saja di wilayah setempat, harganya tidak setinggi di Kecamatan Parado.

Untuk satu sak, di Kecamatan Soromadi dibanderol Rp125 ribu. Selisih belasan ribu dari HET, yakni Rp112.500.

"Tapi bagi kami itu tetap mahal, karena angkanya di atas HET. Memang gampang cari uang sekarang," tegas Sukardin, warga Soromandi.

Untuk itu, ayah satu orang anak ini berharap kinerja pemerintah untuk melakukan pengawasan. Terutama pada mereka yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi.

"Maunya saya mereka bekerja di lapangan, jangan hanya terima jabatan doang," sorotnya.