Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengaku tak tahu mengenai detail kenaikan tunjangan rumah dan transportasi DPRD NTT yang fantastis. Kenaikan tunjangan DPRD NTT ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025.
Melki selaku Gubernur NTT yang menandatangani pergub tersebut 16 Mei 2025 lalu. Namun begitu, ia mengaku tak tahu besaran kenaikannya.
Tunjangan transportasi DPRD NTT dalam pergub ini naik Rp23,08 miliar. Tunjangan perumahan naik Rp18,408 miliar. Total kedua tunjangan ini mencapai Rp41,4 miliar. Melki tahu adanya kenaikan tapi ia mengaku tak tahu kenaikannya mencapai 88 persen. Ia beralasan sudah ada tim yang lebih dulu menghitungnya sesuai kebutuhan para anggota DPRD. Ia kemudian menandatanganinya.
"Kami tidak tahu detail. Kami diskusi cepat. Sudah ada tim yang bekerja dan menandatangani tahapan yang sudah berjalan sekian lama. Ada suasana kebatinan yang tentu kita mengerti juga, jadi mungkin ada kebutuhan untuk kerja teman-teman untuk yang sekarang ini," jawab dia saat dikonfirmasi Senin (8/9/2025).
Menurutnya kenaikan ini disesuaikan dengan kebutuhan para anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Anggaran tunjangan ini, kata dia, sebenarnya bisa digunakan untuk membantu masyarakat juga.
"Saya belum cek detail ya tapi yang pasti yang saya dengar itu sebenarnya aspirasi teman-teman di DPRD ini kan tinggi sekali. Ada beberapa yang kemudian, saya lihat itu, macam dipindahkan (anggarannya) untuk bantu masyarakat dengan berbagai cara," tandasnya lagi.
Menurutnya, ini bukan anggaran pribadi semata karena selain masyarakat, konstituen di dapil masing-masing juga bisa memanfaatkannya.
"Memang dilihat orang angka ini besar ya tapi saya lihat untuk urusan konstituen di tempat mereka masing-masing. Sebenarnya digunakan untuk apa nanti kami cek lagi," kata dia.
Sebelumnya, Melki berjanji akan membahas ulang ini dengan DPRD dan membenahi anggaran ini secepatnya. Ia juga berjanji akan memeriksa lagi tahapan yang sudah dilalui sebelumnya sampai angka tersebut bisa muncul.
"Ada proses yang sudah berjalan di era kami. Saya dengar juga, saya belum cek, ini sudah lewat kajian, ada tim survei dari akademisi dan sampai ke angka itu pun sudah dikonsultasikan ke Kemendagri," sebutnya.
Melki akan membahas terlebih dahulu dasar peningkatan tunjangan ini dengan DPRD. Kemudian akan mendialogkan mengenai perubahan yang bisa diambil. Pihaknya akan mendiskusikan ini juga dengan Ombudsman dan aktivis yang menyuarakan ini.