Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernilai triliunan rupiah ini belum memberikan dampak optimalnya terhadap ekonomi di NTT.
Melki mengungkap alasan terbesar hal ini terjadi ialah akibat rantai pasok bahan makanan MBG yang masih banyak didatangkan dari luar NTT. Kondisi demikian, kata dia, membuat perputaran ekonomi lokal belum terasa sepanjang MBG berjalan selama ini di NTT.
Ia mengungkap Program MBG ini 70 persen komponen anggaran MBG untuk bahan baku yang masuk ke dapur. Namun mayoritas bahan baku tersebut masih dipasok dari luar daerah karena disebutnya kurangnya penyuplai di NTT.
Informasi mengenai bahan baku yang dominan dipasok dari provinsi lain ini pun ia peroleh dari para pengelola dapur MBG.
"Dan dari bahan baku yang masuk ke dapur itu ternyata mayoritasnya kita masih ambil dari luar NTT," kata dia dalam podcast di RRI Kupang yang dirilis Rabu (21/1/2026).
Menurut dia, program ini harusnya berdampak secara gizi bagi penerima manfaat dan secara ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Sayangnya, hal ini tak terjadi karena untuk telur dan daging pun masih dipasok dari luar NTT.
"Dampak ekonominya belum begitu terasa di NTT karena masih banyak barang yang harusnya diproduksi di NTT itu belum kita hasilkan, misalnya telur, misalnya daging, buah dan sebagainya itu, sehingga manfaat yang diperoleh dari program ini jadi kecil," jelasnya lagi.
Selain MBG, ada program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, hingga Rumah Layak Huni masuk ke NTT dengan nilai anggaran yang sangat besar. Menurut dia masyarakat lokal perlu terlibat dalam rantai pasok karena hal tersebut jadi kunci agar program-program tersebut benar-benar berdampak langsung ke bawah.
Ia menyebut, selama bahan baku masih didominasi pasokan dari luar NTT, maka peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal justru terlewatkan.
Sementara di saat yang sama ia ingin NTT tidak bergantung pada dana transfer pusat tetapi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia sendiri telah menargetkan PAD NTThingga Rp2,8 triliun pada 2026 ini setelah sebelumnya mencapai Rp1,297 triliun.
Ia juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) memiliki semangat kewirausahaan dan terlibat dalam program yang bisa mendorong kemajuan daerah. Ia berharap ASN mampu membaca dan menggerakkan potensi usaha masyarakat yang selama ini belum tergarap,.
Menurutnya hal ini juga menjadi jawaban agar para ASN tidak melakukan korupsi atau penyimpangan anggaran daerah karena sudah memiliki usaha sendiri.
“Saya selalu mengatakan bahwa lebih baik kita mendorong potensi-potensi usaha yang selama ini tidur di masyarakat, dan teman-teman ASN bergeraklah ke sana. Masih banyak uang yang bisa kita kelola dengan baik di luar sana melalui pola-pola kewirausahaan. Itu mestinya juga menjadi potensi untuk dikerjakan,” ujarnya.