Ilustrasi investasi. (IDN Times/Arief Rahmat)
Iqbal mengatakan dalam pengelolaan BUMD NTB kedepannya, Pemprov NTB akan mengintegrasikan seluruh BUMD yang ada, sehingga kinerja BUMD bisa lebih optimal untuk memberikan pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan ini integrasikan secara vertikal, seperti BPR syariah akan jadi anak perusahaan Bank NTB Syariah. Sehingga nanti kami akan memiliki satu holding company yang akan mengurus seluruh usaha di sektor keuangan," ungkapnya.
Selanjutnya Gubernur juga menyampaikan kondisi BUMD bernama PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang lebih memprihatinkan lagi. Sampai dengan saat ini, PT GNE belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lantaran masih menunggak pajak.
"Kami juga punya PT GNE yang kondisi saat ini bahkan tidak boleh RUPS, karena masih nunggak pajak sehingga tidak bisa RUPS. Insyaallah kami sedang konsultasi dengan DPRD terkait langkah-langkah setrategis yang akan diambil sehingga kedepannya bisa lebih baik," jelasnya.
Dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DRP RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, Iqbal menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan mandirikan satu buah holding company bernama NTB Capital yang akan bergerak dalam sektor keuangan dan investasi.
Setiap investor yang akan menanamkan modalnya di NTB, akan didampingi oleh NTB Capital untuk ikut berinvestasi. "Sehingga dengan NTB Capital ini akan membuat iklim investasi lebih baik, karena pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian investasi bagi para investor," tandasnya.