Gaji Honorer Lotim di Bawah UMK, Disnakertrans: Mereka Bukan Pekerja

29 Nov 2023, 13:14 WIB

Ribuan pegawai honorer Lotim saat menuntut diangkat menjadi P3K di kantor DPRD Lotim (Ruhaili)

Lombok Timur, IDN Times - Pegawai honorer yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berharap Pemkab Lotim memberlakukan upah minimun terhadap mereka seperti yang diwajibkan kepada perusahaan. Besaran upah untuk tenaga honorer dianggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK).

Hal ini disampaikan mengingat saat ini Pemkab Lotim tengah membahas UMK yang akan diberlakukan di daerah itu. Menurut para tenaga honorer, upah mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan upah minimun pekerja swasta.

1. Berharap diberikan gaji sesuai UMK

Pegawai honorer Lotim saat menuntut untuk diangkat jadi P3K di kantor DPRD Lotim (Ruhaili)

Anharuddin, salah seorang pegawai honorer mengeluhkan kecilnya jumlah honor yang diterima, jumlah tersebut jauh lebih kecil dari UMK. Ia mengakui telah mengabdi lebih dari lima tahun dan hanya menerima honor Rp650.000 per bulan. Itu pun pembayarannya selalu terlambat, karena bergantung kondisi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Biasanya dibayar tiga bulan sekali, tetapi saat ini selama empat bulan belum dibayar," keluhnya.

Ia berharap Pemkab Lotim memerhatikan kesejahteraan pegawai honorer ini dengan memberikan gaji sesuai UMK atau minimal mendekati UMK. Karena waktu kerja juga sama dengan ASN dan pekerja pada perusahaan.

"Kita berharap diberikan gaji sesuai UMK, atau kalo tidak mampu minimal setengah dari UMK lah," ungkapnya.

2. Tidak dibayar sesuai UMK karena dianggap bukan pekerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Muhammad Khairi (Ruhaili)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Muhammad Khairi mengatakan, pengupahan sesuai UMK tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang diikuti dengan kontrak masa kerjanya, yakni ada rincian hak dan kewajiban. Hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sementara untuk tenaga honorer itu disebut pemberian insentif karena disebut bukan sebagai pegawai, melainkan sebagai pembantu kegiatan. Sehingga honorer dianggap lebih mengarah kepada pekerja yang membantu kegiatan pemerintahan. Sehingga bahasa penghasilannya adalah bukan berupa hak pengupahan, tapi honor atas kegiatan yang dibantu.

"Jika masuk kategori pekerja maka penghasilannya harus sesuai dengan UMK. Akan tetapi karena yang bersangkutan membantu kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah, makanya diberikan berupa honor yang besarnya sesuai kemampuan anggaran,” paparnya.

3. Jumlah gaji honorer Lotim bervariasi

ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Seperti diketahui jumlah gaji yang diterima pegawai honorer berdasarkan SK Bupati Lombok Timur bervariasi, itu bergantung pada SK yang mereka pegang. Bagi mereka yang memegang SK kategori Surat Perintah Kerja (SPK), honor yang didapatkan sebesar Rp450 ribu per bulan. Sedangkan bagi pemegang SK kategori Kelompok Kerja (KK) maka besaran gaji yang diterima sebesar Rp550 ribu per bulan, dan yang terakhir yaitu kategori Perjanjian Kerja (PK) yakni sebesar Rp 650 ribu per bulan.

Sementara itu, bagi honorer yang diangkat berdasarkan SK Kepala OPD dan Kepala Sekolah, maka besaran honor yang diterima disesuaikan dengan kemampuan lembaga setempat.