FJPI Komitmen Kawal Kasus Persekusi Jurnalis Perempuan di NTB

FJPI sebelumnya juga menginisiasi diskusi daring bersama berbagai pihak, di antaranya Kasubdit 1 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung, Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, Chikita Marpaung dari LBH Pers, dan penasehat hukum korban Yan Mangandar, pada Rabu (16/4/2025).

Khairiah menegaskan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers juga menegaskan hak pers dalam mengakses, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa intervensi, serta perlindungan atas kebebasan pers.

Kasus yang menimpa YNQ bermula saat ia meliput peristiwa banjir di kompleks perumahan milik PT MA di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada 11 Februari 2025. Kala itu, YNQ yang tengah hamil dua bulan datang bersama jurnalis lain untuk mengonfirmasi informasi kepada pihak pengembang. Namun, proses wawancara berubah menjadi persekusi, ketika pihak pengembang memprotes unggahan berita di akun media sosial Inside Lombok.

YNQ mengaku mendapat intimidasi verbal dan perlakuan merendahkan, hingga akhirnya ke luar ruangan dan menangis. Namun, salah satu pihak pengembang berinisial AG diduga mengejar korban dan melakukan kekerasan fisik dengan menarik tangan dan meremas wajahnya.

Kasus ini sempat dilaporkan ke Polresta Mataram, namun penyelidikan dihentikan pada 29 Maret 2025. Polisi beralasan unsur pidana dalam Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan tidak terpenuhi.

Penasihat hukum korban, Yan Mangandar, mengkritik keputusan tersebut. Ia menyebut sejak awal kasus ini seharusnya diproses menggunakan UU Pers, bukan KUHP, karena insiden terjadi saat korban melaksanakan tugas jurnalistik. Menurutnya, tindakan pelaku juga melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang menghalangi kerja pers.

“Korban mengalami trauma berat, apalagi saat itu ia tengah hamil. Hal ini terbukti dari hasil tes psikologi yang dikeluarkan LPA Mataram,” kata Yan.

Koordinator KKJ Indonesia, Erick Tanjung, juga menyoroti kejanggalan sejak awal penanganan kasus. Menurutnya, penghentian penyelidikan ini memperpanjang daftar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tak tuntas di meja hukum.

“Korban jelas mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Erick.

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang 2023 terdapat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Sementara pada 2024, tercatat 73 kasus dengan pola kekerasan yang lebih mengkhawatirkan, termasuk teror dan pembunuhan.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi korban. Ia mengapresiasi semua pihak yang sejak awal aktif mengawal proses hukum ini.

“Korban sudah menunjukkan kesiapan untuk menempuh jalur hukum, maka prosesnya harus terus dikawal,” ujarnya.

Sementara itu, dari pihak Polri, AKBP Endang Sri Lestari mewakili Bareskrim Polri menyampaikan, korban masih memiliki opsi hukum lain, seperti mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Jika ditemukan fakta baru, proses hukum bisa dibuka kembali.

“Korban atau kuasa hukum bisa juga membuat laporan baru dengan menggunakan UU Pers, agar penanganan kasusnya bisa lebih tepat sasaran,” ujar Endang.