Duh! Rp2,6 Triliun Dana APBD di NTB Nganggur Gak Terpakai

26 Apr 2022, 08:39 WIB

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB Sudarmanto (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Tingginya realisasi pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum diimbangi kemampuan belanja pemerintah daerah. Dari sisi belanja baru tersalur Rp1,426 triliun dari pagu Rp22,304 triliun. Sehingga ada dana yang menganggur sebesar Rp2,649 triliun pada akhir triwulan I 2022.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB mencatat realisasi pendapatan APBD di Provinsi NTB sampai dengan 31 Maret 2022 atau triwulan I sebesar Rp4,075 triliun.

1. Transfer pusat penyumbang terbesar pendapatan daerah

ilustrasi memberikan uang bantuan (IDN TImes/Reza Iqbal)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Sudarmanto, Senin (25/4/2022) merincikan realisasi pendapatan APBD di Provinsi NTB sampai triwulan I 2022.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi NTB sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp4,075 triliun atau 19,27 persen dari target. Dengan rincian Rp238 miliar dari Pendapatan Asli Darrah (PAD), Rp3,837 triliun dari transfer, dan Rp0,12 miliar dari lain-lain pendapatan.

Sudarmanto mengungkapkan pendapatan transfer pusat masih sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan besaran 93,36 persen dari total pendapatan. Sedangkan PAD menyumbang sebesar 5,84 persen dari total pendapatan Pemda dalam APBD 2022.

2. Belanja Pemda di NTB baru tersalur Rp1,436 triliun

Ilustrasi uang rupiah (Unsplash.com/Mufid Majnun)

Dari sisi belanja, kata Sudarmanto, baru tersalur sebesar Rp1,426 triliun atau 6,39 persen dari pagu APBD di Provinsi NTB sebesar Rp22,304 triliun. Dari nilai realisasi belanja tersebut 82,56 persen untuk belanja operasi. Di mana 86,84 persen untuk belanja pegawai.

Sisi pembiayaan, realisasi penerimaan masih nihil sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp1,4 miliar atau 0,94 persen. Lebih cepatnya laju pendapatan daerah dibandingkan belanja daerah, APBD di Provinsi NTB mengalami surplus Rp2,649 triliun

Dana surplus sebesar Rp2,6 triliun tersebut merupakan dana yang belum dibelanjakan alias dana APBD yang masih nganggur di Pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Pemda diminta lakukan percepatan belanja

Ilustrasi rupiah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sudarmanto mengatakan pihaknya metekomendasikan agar Pemda melakukan percepatan belanja. Percepatan belanja diperlukan untuk membantu mengurangi dana APBD yang menganggur untuk mendorong aktivitas perekonomian di masyarakat.

Selain itu, diperlukan upaya lebih aktif untuk memaksimalkan perolehan PAD di masing-masing Pemda. Karena PAD yang tinggi akan membantu meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.