Dugaan Korupsi KUR di Bima, BPKP NTB Minta Penyidik Lengkapi Data

16 Jun 2023, 17:12 WIB

Ilustrasi berkas proposal (pexels.com/Ekaterina Bolovtsova)

Mataram, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta penyidik kepolisian untuk melengkapi data yang akan menjadi kebutuhan audit kerugian negara. Data yang dimaksud dalam kasus dugaan korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satu bank konvensional di Kabupaten Bima.

Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB Tukirin di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa permintaan tersebut merupakan tindak lanjut hasil gelar khusus bersama penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bima.

"Jadi, hasil gelar khusus dengan penyidik, ada beberapa data (kebutuhan audit) yang diminta untuk dilengkapi," kata Tukirin, seperti diberitakan Antara pada Jumat (16/6/2023).

1. Audit berdasarkan permintaan Polres

Sumber : http://complianceandethies.org

Gelar khusus itu pun, kata dia, dilaksanakan setelah ada permintaan resmi dari penyidik Polres Bima kepada BPKP NTB. Apabila penyidik sudah melengkapi data, ujar Tukirin, pihaknya tidak langsung melakukan proses audit, tetapi masih ada tahapan untuk masuk ke proses tersebut.

"Kami lihat lagi data itu, kalau sudah lengkap, ada dugaan penyimpangan, baru ditindaklanjuti ke proses audit dengan terlebih dahulu membentuk tim," ujarnya.

2. Anggaran Rp39 miliar

Mata uang Rupiah (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Persoalan yang muncul dalam penyaluran dana KUR di Kabupaten Bima ini diduga terjadi pada realisasi anggaran sebesar Rp39 miliar pada tahun 2020.

Tercatat bahwa penerima dana KUR ini berjumlah 1.634 orang dari kalangan petani dan peternak sapi yang tersebar di Kabupaten Bima.

Penanganan dari kasus ini pun telah masuk tahap penyidikan Polres Bima Kota, dan penyelidikan itu dimulai sejak tahun 2021 berdasarkan adanya laporan penerima dana KUR.

3. Dugaan pemotongan jatah penerima KUR

ilustrasi transaksi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam laporan penerima, ada dugaan pemotongan jatah dan bantuan yang diterima tidak sesuai dengan aturan penyaluran. Muncul dugaan adanya anggota legislatif yang turut berperan sebagai koordinator penyalur melakukan pemotongan dana tersebut.

Dalam proses penyidikan ini pun, pihak kepolisian belum mengungkap peran tersangka. Namun, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar kepolisian meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan.