Dugaan Korupsi Dana KUR Bima, BPKP: Belum Ada Permintaan Audit

Ia menjelaskan prosedur BPKP melakukan audit kerugian negara untuk kasus korupsi harus berdasarkan adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum (APH).

"Itu pun akan digelar dahulu bersama dengan penyidik, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk dilakukan audit oleh kami," ucapnya.

Persoalan yang muncul dalam penyaluran dana KUR di Kabupaten Bima ini diduga terjadi pada realisasi anggaran tahun 2020.

Tercatat bahwa penerima dana KUR ini berjumlah 1.634 orang. Mereka berasal dari kalangan petani maupun peternak sapi yang tersebar di Kabupaten Bima.

Penanganan dari kasus ini pun telah masuk di tahap penyidikan Polres Bima Kota. Penyelidikan dimulai pada tahun 2021 berdasarkan adanya laporan penerima dana KUR.

Dalam laporan penerima, ada dugaan pemotongan jatah. Bantuan yang diterima tidak sesuai dengan aturan penyaluran. Muncul dugaan adanya anggota legislatif yang turut berperan sebagai koordinator penyalur melakukan pemotongan.

Dalam proses penyidikan ini pun, pihak kepolisian belum mengungkap peran tersangka. Namun, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar kepolisian meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan.

Mengenai hal ini, Kepala Satreskrim Polres Bima Kota Inspektur Polisi Satu M. Rayendra belum juga memberikan keterangan terkait perkembangan dari penyidikan kasus tersebut.

Namun, Rayendra dalam keterangan sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggandeng tim audit untuk menelusuri potensi kerugian negara sebagai kelengkapan alat bukti.