Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penataan Darmaga Labuhan Haji di Lombok

Dua orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejari Lotim yaitu berinisial N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inisial TR dari perusahaan rekanan. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara yang diduga ditimbulkan sebesar Rp6.361.048.182,-.

"Berdasarkan hasil ekspose dengan Kepala Kejari Lotim, kita telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus ini," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Timur, NTB, Lalu Moh Rasyid, Jumat (12/11/2021).

Kejari Lotim saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran yang diduga dikorup. Sebab saat ini belum diketahui secara pasti kemana uang negara itu digunakan oleh para tersangka.

"Saat ini masih kita dalami (penggunaan uang negara pada proyek itu)," katanya.

Pada tahun 2016, Pemda Lotim memberikan uang muka kepada rekanan yaitu PT Guna Karya Nusantara sebesar Rp9 miliar. Uang muka sebesar 20 persen dari pagu anggaran itu kemudian tidak dikembalikan setelah proyek gagal atau tidak dikerjakan.

Di dalam aturan, jika proyek tidak dikerjakan atau gagal, uang muka itu seharusnya dikembalikan ke kas negara atau daerah. Bahkan dalam beberapa perjanjian Kerjasama, biasanya rekanan yang tidak dapat menyelesaikan atau melakukan prestasinya harus membayar denda sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Kedua tersangka yang sudah ditetapkan itu diketahui belum ditahan oleh Kejari Lotim. Sebab saat ini Kejaksaan masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Termasuk pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka.

"Pemanggilan saksi dan tersangka untuk pemberkasan,” ujarnya

Pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka ini dilakukan untuk mempercepat proses, sehingga dapat segera disidangkan di pengadilan. Dengan demikian, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, para tersangka dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diketahui bahwa proyek ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur tahun 2016. Pada saat itu, Bupati Lotim yang menjabat adalah Moch Ali Bin Dachlan.