DPRD NTT Merasa Tak Pernah Minta Gubernur Naikkan Tunjangan

09 Sep 2025, 20:11 WIB

Aksi demonstrasi mahasiswa tolak kenaikan tunjangan DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Kupang, IDN Times - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah meminta Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menaikkan tunjangan transportasi dan rumah DPRD NTT. Respons ini disampaikan anggota DPRD, Alex Ofong, saat menemui sekelompok mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gerbang Gedung DPRD NTT.

Demonstrasi soal penolakan kenaikan tunjangan DPRD NTT ini berlangsung pada Selasa (9/9/2025). Alex Ofong saat itu mendampingi Wakil Ketua DPRD NTT yaitu Christin Sami Pati dan Robi tulus. Sejumlah anggota DPRD NTT lainnya juga turut hadir saat itu. Alex menjadi juru bicara dalam dialog tersebut.

Berdasarkan pernyataannya, ia membantah tudingan bahwa pihaknya telah meminta kenaikan tunjangan. Ia merasa tidak pernah meminta Gubernur NTT melakukan hal tersebut. Menurutnya, itu naik atau tidaknya tunjangan dewan itu merupakan kewenangan penuh dari Gubernur NTT bersama tim appraisal yang melakukan penghitungan.

1. Bantah kasih aspirasi ke Gubernur NTT

Anggota DPRD NTT Alex Ofong menemui pendemo yang menolak kenaikan tunjangan DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Para mahasiswa tegas menolak tunjangan transportasi dan perumahan DPRD NTT yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025. Pergub ini menaikkan tunjangan transportasi DPRD NTT hingga Rp23,08 miliar. Tunjangan perumahan sendiri naik Rp18,408 miliar.

Total kedua tunjangan ini Rp41,4 miliar. Alex pun menyebut DPRD NTT sudah bersedia pergub ini dievaluasi Gubernur NTT sesuai regulasi merespons penolakan publik.

"Maka Pak Gubernur kami minta untuk merespons aspirasi masyarakat, mengevaluasi Pergub tersebut, sesuai ketentuan dan kekuatan keuangan daerah," tandasnya.

Alex beberapa kali mengelak kala mahasiswa menyebut tunjangan itu naik karena adanya permintaan dari para anggota DPRD NTT kepada Gubernur NTT.

"Itu pernyataannya media. Kami mendiskusikan bersama Gubernur kondisi-kondisi yang terkait. Kemudian Pak Gubernur, berdasarkan kewenangannya, yang melakukan appraisal, penilaian dan memutuskan," jawabnya.

Ia menegaskan lagi kepada aksi massa soal Gubernur NTT yang dapat memutuskan Pergub dimaksud.

"Kalau ada aspirasi yang berkembang ini kembali ke Gubernur supaya merespons aspirasi ini dan mengevaluasi," tambahnya.

2. Domain Gubernur NTT

Anggota DPRD NTT, Alex Ofong, saat menemui massa aksi yang menolak kenaikan tunjangan DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Sebelumnya, demonstran terus mendesak para anggota DPRD NTT agar memaparkan dasar kenaikan tersebut. Namun Alex tak menyambung pertanyaan itu. Ia berkali-kali menyebut Gubernur NTT yang berwenang.

"Ini domainnya Gubernur dan silakan Gubernur yang menindak lanjuti. Tuntutan kalian jelas supaya pergub ini dievaluasi dan dicabut, itu kami pastikan jalan. Kalau memang cabut ya cabut, tidak perlu flashback lagi," timpalnya.

Prinsipnya, kata dia, DPRD NTT siap menerima penolakan ini sementara Gubernur NTT yang harus menanggapi soal evaluasi atau pencabutan pergub itu.

"Kami menghargai posisi dan kewenangan Gubernur. Apa pun keputusan Gubernur NTT kami siap terima. Kami pahami tujuan publik dan silakan Gubernur mengevaluasi dan kami siap tunjangan kami turun," kata dia.

Sebelumnya, Gunernur NTT mengaku tidak tahu secara detail terkait jumlah atau nilai tunjangan anggota dewan. Ia mengaku hanya mendanatangani berkas yang diberikan. Ia beralasan sudah ada tim yang lebih dulu menghitungnya sesuai kebutuhan para anggota DPRD.

"Kami tidak tahu detail. Kami diskusi cepat. Sudah ada tim yang bekerja dan menandatangani tahapan yang sudah berjalan sekian lama. Ada suasana kebatinan yang tentu kita mengerti juga, jadi mungkin ada kebutuhan untuk kerja teman-teman untuk yang sekarang ini," jawab Melki Laka Lena saat dikonfirmasi Senin (8/9/2025).

3. Demo sempat ricuh

Aksi demonstrasi mahasiswa tolak kenaikan tunjangan DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Para mahasiswa yang terdiri dari organisasi LMND, FMN, LMID, SEMMUT, dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya ini telah menggelar aksi sejak pukul 11.00 WITA. Sempat terjadi keributan antara aksi massa dan polisi yang mengamankan demontrasi. Kericuhan terjadi saat kepolisian memadamkan ban yang dibakar dengan alat pemadam. Situasi yang tegang tersebut kembali kondusif tak lama kemudian.

Mahasiswa akhirnya berdialog dengan para anggota DPRD NTT pukul 12.50 WITA. Dialog berlangsung alot antara mahasiswa dan anggota DPRD. Kemudian pukul 13.25 WITA, massa aksi bergerak ke Kantor Gubernur NTT.

Mereka melakukan aksi dan orasi selama beberapa saat di depan gerbang. Sementara beberapa perwakilan mereka dipanggil masuk untuk beraudiensi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.