Ilustrasi pemeriksaan berkas dan saksi. (unsplash.com/Van Tay Media)
Mohan mengatakan hasil survei tidak menjadi satu-satunya variabel yang menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2024. Tetapi ada juga pertimbangan politis dari DPP Golkar.
Mohan juga mengatakan linieritas dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih sangat memungkinkan terjadi di Pilkada serentak 2024. Namun, hal itu tergantung dinamika politik di masing-masing daerah.
"Karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan politik, baik dari calon maupun parpol pengusung. Mungkin memiliki perspektif berbeda dalam melihat persoalan pilkada. Tetapi harapan kita linieralitas itu karena ini juga direktif dari DPP. Supaya linieralitas bisa terjadi. Tetapi kalaupun tidak bisa, kita tidak bisa paksakan juga," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, ada tiga partai politik (parpol) besar yang belum menentukan Cagub dan Cawagub yang diusung pada Pilgub NTB 2024. Ketiga parpol itu adalah Golkar, PPP dan PKB. Golkar meraih 10 kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pileg 2024. Sedangkan PPP dan PKB masing-masing 7 kursi dan 5 kursi.
Hingga saat ini, dua pasangan Cagub dan Cawagub telah mengantongi tiket untuk maju Pilgub NTB 2024. Yaitu, pasangan Iqbal-Dinda yang diusung Partai Gerindra, PAN dan PBB. Kemudian pasangan Zul-Uhel yang diusung PKS, Hanura, Nasdem dan Demokrat.
Sedangkan pasangan Cagub dan Cawagub NTB Sitti Rohmi Djalilah - W. Musyafirin alias Rohmi-Firin belum cukup dukungan parpol pengusung. Pasangan Rohmi-Firin baru mengantongi dukungan dari Partai Perindo dan PDIP.
Begitu juga pasangan Lalu Gita Ariadi - Sukiman Azmy alias Gasman belum mendapat dukungan yang cukup dari parpol untuk maju Pilgub NTB 2024. Eks Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjadi salah satu kandidat yang mendapatkan penugasan dari DPP Partai Golkar.