Dongkrak PAD Rp182 Miliar, Kendaraan Luar Daerah Wajib Pakai Pelat NTB

Dalam Perda itu, dilakukan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tarif PKB untuk kendaraan di atas 150 cc (roda 2) dan di atas 1.500 cc (roda 4) disesuaikan menjadi 1,075 persen. Sedangkan tarif BBNKB naik menjadi 10 persen dan 11 persen sesuai klasifikasi mesin.

Sembirang mengatakan regulasi baru ini juga menyasar kendaraan listrik berbasis baterai guna mendukung kebijakan green economy nasional, serta mulai mengatur pajak kendaraan di atas air dengan volume di atas 10 Gross Tonnage (GT). Sektor PKB diproyeksi bertambah Rp8,99 miliar dan BBNKB sebesar Rp50,47 miliar per tahun.

Selain itu, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk BBM non-subsidi dinaikkan menjadi 7,5 persen, sedangkan BBM subsidi tetap 5 persen. Kebijakan ini, kata dia, menyasar sektor industri, pertambangan, dan pengguna BBM non-subsidi skala besar dengan potensi tambahan penerimaan mencapai Rp84,5 miliar.

Politisi PKS itu menambahkan terkait penguatan pengawasan pajak air permukaan. Yaitu dengan mewajibkan penggunaan water meter berstandar SNI dengan sanksi denda 38 persen jika tidak dipasang. Kebijakan ini turut memperjelas pemanfaatan air laut dan air payau komersial sebagai objek pajak daerah baru, dengan potensi tambahan Rp456,9 juta dan berfokus pada tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan meningkatkan alokasi dukungan pendanaan pemungutan PKB, BBNKB, dan opsen dari minimal 2 persen menjadi minimal 3 persen. Terkait penataan izin pertambangan rakyat, mengatur batasan luas IPR maksimal 5 hektar untuk perseorangan dan 10 hektar untuk koperasi, dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang 2x5 tahun. Formula biaya pemulihan lingkungan juga dimasukkan ke dalam struktur kerja dengan proyeksi retribusi dari IPR mencapai Rp28 miliar.

Sembirang mengatakan meski menyetujui perubahan Perda tersebut, Komisi III DPRD NTB memberikan sejumlah catatan kritis kepada Pemprov NTB. Pemprov NTB diminta segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) dan petunjuk teknis agar implementasi Perda berjalan efektif.

Pihaknya juga mengingatkan agar kenaikan tarif PBBKB diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu inflasi daerah, pembengkakan biaya logistik, maupun mengganggu distribusi pangan masyarakat. Selain itu, pengawasan ketat terhadap izin pertambangan rakyat di lapangan harus diperkuat melalui kecukupan jumlah inspektur tambang dan koordinasi lintas aparat.

"Peningkatan PAD ini bukan sekadar perubahan angka tarif, melainkan bagian dari upaya membangun kemandirian fiskal daerah. Peningkatan pendapatan ini harus benar-benar kembali dan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur memadai, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas," tandasnya.