Lombok Timur, IDN Times - Kepala Desa (kades) Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Zohri Rahman membantah dirinya menjadi supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.
Tudingan bahwa Zohri menjadi supplier muncul dari mahasiswa yang unjuk rasa saat Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma berkunjung ke Tetebatu, Rabu 13 oktober 202, pukul 16.00 WITA.
Bantahan ini disampaikan langsung oleh Zohri saat dikonfirmasi IDN Times. "Saya bukan supplier BPNT," ujar Zohri.
Risma sendiri sebelumnya mendatangi acara di Hotel Green Ory milik Zohri. Kedatangan Risma ke hotel ini membuat sejumlah mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersiap aksi menyambut kedatangan Risma, kalang kabut karena tempat tersebut tidak masuk dalam daftar agenda.
"Kita juga gak tau, siapa yang pindah acaranya ke hotel saya. Kan bukan saya panitianya," kata Zohri.
Koordinator aksi mahasiswa yang menyambut kedatangan Risma, Rohman Rofiki menjelaskan, kedatangan Risma ke Hotel Green Ory menjadi pertanyaan.
"Kok bisa Risma datang ke rumah supplier? Awalnya kami langsung menghadap Bu Risma. Aparat halangi kami untuk bertemu dengan Risma," kata Rohman.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa telah menunggu Risma di luar Hotel Green Ory Tetebatu Setelan.
"Tapi apa? Bu Risma datang, kami menghadap kami mau berdialog dengan Risma tapi akhirnya cekcok," kata Rohman.
Dia mengungkapkan, usai cekcok dengan Risma satu orang perwakilan Dinas Sosial Lombok Timur mendatanginya.
"Kami akan siapkan datanya. Setelah cekcok, satu orang perwakilan Dinas Sosial Lombok Timur datangi saya," jelas Rohman.
Menurut Rohman, pihaknya telah mengumpulkan data soal kejanggalan penyaluran BPNT di Desa Tetebatu Selatan. Data dalam bentuk kwitansi atas nama oknum kepala desa.
"Kami ada bukti, foto, video dan beras yang berasal dari supplier yang tidak lain adalah pemilik Hotel Green Ory. Itu saja yang kami punya untuk saat ini," kata Rohman.
Risma sebelumnya menantang mahasiswa menunjukkan data soal kejanggalan penyaluran BPNT dan juga data supplier seperti yang dituding mahasiswa.
Sebelumnya, di depan warga Desa Tetebatu Selatan Risma menjelaskan bahwa bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH) merupakan amanah yang harus diberikan sesuai ketentuan.
"Ini ada, PKH kok cuma seribu? Ini satu orang saja lihat kalau kayak gitu. Kalau kita tidak perhatikan dia, itu dosa. Bagaimana kita pertanggungjawabkan?" tanya Risma.
Jangankan 1.000 PKH, kata Risma, satu orang penerima PKH saja merupakan titipan dari Allah.
"Ayo pertanyaan saya, jangankan 1.000 orang, satu orang pun itu titipan Allah kepada kita. Paham gak semua?" kata Risma.
"Saya gak mau ada yang minta jatah PKH yang bilang ada gak batas seribu. Gila seribu," lanjut Risma.
Dia pun menegaskan, bagi pemerintah yang tidak amanah akan menerima risiko berat. "Nanti kita mati. Percaya omongan kita. Jadi karena itu sekali lagi, tolong yang amanah. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau memang ini haknya dia belum terima, tanyakan itu ke kami," tegas Risma.