Mataram, IDN Times - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan anggaran mencapai Rp441 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.
"Dari rancangan KUA-PPAS tahun 2023 ada anggaran Rp441 untuk Dinas PU," kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah seperti dilansir dari ANTARA pada Minggu (6/11/2022).
Ia mengatakan masih akan merincikan kembali anggaran tersebut. Karena, pihaknya belum mengetahui apakah Rp441 miliar itu murni untuk program kegiatan 2023 atau termasuk juga untuk menyelesaikan beban hutang di PUPR yang mencapai Rp270 miliar lebih.
Terutama hutan percepatan jalan yang nilainya mencapai Rp251 miliar dan sisanya untuk pembayaran kegiatan akibat bencana termasuk di dalamnya juga hutang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB.
"Ini masih kami rinci-kan dulu, supaya kita tidak keliru," ujarnya.
Ridwan Syah mengatakan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD NTB itu membahas dua hal. Pertama strategi menyelesaikan kewajiban hutang. Kedua, strategi mencapai indikator RPJMD di akhir tahun masa jabatan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah.
"Untuk utang percepatan jalan itu kita berharap selesai tahun ini, tetapi kita masih harus melihat tercapai tidak realisasi keuangannya dulu," terang Ridwan Syah.
Ia mengatakan kalau posisi utang harus berpindah ke 2023 maka akan mempengaruhi anggaran untuk pemeliharaan seperti jalan, jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov NTB dan juga program lainnya. Sebab biaya pemeliharaan jalan, membutuhkan dana Rp100 miliar, pemeliharaan jaringan irigasi sekitar Rp60 miliar lebih.
"Seandainya keuangan minim sementara ada catatan prioritas di 2023 maka kita akan mengadakan penajaman efisiensi," ujarnya.
Disinggung adanya masukan untuk mencoret direktif, baik gubernur maupun wakil gubernur, Dae Iwan sapaan akrabnya menegaskan dirinya sendirinya bingung dengan istilah tersebut.
"Yang jelas semua program APBD itu direktif. Karena apa kebutuhan mendesak itu tidak saja melalui saluran wakil rakyat namun kunjungan gubernur, wakil gubernur para kepala
dinas bagaimana mendengarkan langsung permintaan masyarakat yang kemudian diaktualisasikan menjadi program reguler di dinas," katanya.