Diduga Langgar Netralitas, Pj Gubernur NTB Dilaporkan ke KASN

Itratip menjelaskan pihaknya tidak mempersoalkan soal status Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur NTB. Tetapi Bawaslu mempersoalkan terkait statusnya sebagai ASN.

"Bahwa ada ASN melakukan perilaku atau tindakan dengan menghadiri kegiatan partai politik. Kemudian mengambil formulir pendaftaran dan seterusnya. Itu kita laporkan," terangnya.

Terkait apakah yang bersangkutan melanggar kode etik atau tidak sebagai ASN, keputusan sepenuhnya di KASN. Pihaknya juga sampai kapan laporan Bawaslu NTB itu ditindaklanjuti oleh KASN.

"Tidak ada batasan tindaklanjutnya. Bahkan bisa juga selesai pilkada keluar putusannya," terangnya.

Selain Pj Gubernur NTB, Bawaslu juga menangani dugaan pelanggaran netralitas Juri Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lalu Muhamad Iqbal. Bawaslu melakukan pengecekan di mana saja Iqbal mendaftar ke partai politik. Kemudian yang bersangkutan apakah berstatus ASN atau tidak.

"Tapi teman-teman Bawaslu sudah melakukan penelusuran terkait itu. Bawaslu melakukan penelusuran terhadap ASN, tidak hanya Pj Gubernur NTB tetapi seluruh ASN yang pernah mendaftar di partai politik. Oleh Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota sudah meneruskan informasi itu ke KASN," ungkap Itratip.

Itratip menambahkan pihaknya mengawasi semua ASN yang terindikasi berpolitik praktis pada Pilkada NTB 2024. Jika masyarakat menemukan ada ASN yang terlibat atau mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah, dipersilakan untuk dilaporkan ke Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota.

"Jika hasil pengawasan kita benar menunjukkan benar informasi itu, maka kita laporkan ke KASN," imbuhnya.

Terkait desakan agar Pj Gubernur NTB mundur dari jabatannya, Itratip mengatakan pihaknya tidak masuk sejauh itu. Karena itu masuk gerakan yang bersifat politis. Menurutnya, itu menjadi kewenangan pejabat yang mengangkat dan menetapkan Pj Gubernur NTB.

"Kalau Bawaslu melakukan pengawasan netralitas ASN-nya," tegas Itratip.

Sebelumnya, Bawaslu NTB telah melayangkan panggilan klarifikasi kepada Pj Gubernur NTB terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN karena hadir di acara konsolidasi calon kepala daerah DPP Partai Golkar pada April lalu. Namun, Pj Gubernur NTB dua kali tidak menghadiri panggilan klarifikasi Bawaslu NTB.

Sementara, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku belum mendapatkan surat permintaan klarifikasi dari Bawaslu NTB. Meskipun Bawaslu NTB mengaku sudah mengirim dua kali surat panggilan klarifikasi, namun Gita mengatakan belum menerima surat dimaksud.

Gita juga menanggapi penilaian sejumlah pihak yang menilai dirinya berpolitik praktis karena menghadiri undangan DPP Partai Golkar di Jakarta pada Sabtu (6/4/2024). Gita Ariadi masuk salah satu kandidat calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

Gita menjelaskan dirinya hadir atas undangan dari DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar mengundang kader dan non kader yang akan dipersiapkan dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia sendiri hadir di DPP Partai Golkar sebagai non kader.