Desain Megah Kantor Gubernur NTB, Biaya Pembangunan Rp40 Miliar

Menurut Ibnu, kantor gubernur NTB harus bisa meninggalkan kesan bagi pengunjung yang datang. Sehingga dilakukan renovasi pada tahun ini. Renovasi kantor Gubernur NTB dengan anggaran Rp40 miliar telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam APBD 2024.

"Nanti kalau orang melihat kantor gubernur, itu Mataram NTB. Sama dengan sirkuit Mandalika begitu melihat gambarnya bercorak batik, pasti itu Sirkuit Mandalika," ujarnya.

Pria yang juga menjabat Inspektur Inspektorat NTB ini menambahkan pada pekan depan, akan digelar rapat bersama perangkat daerah terkait untuk percepatan renovasi Kantor Gubernur NTB. Sesuai perencanaan, renovasi kantor Gubernur NTB ditargetkan tuntas pada Desember 2024 mendatang.

"Makanya saya mau rapatkan dulu. Supaya lebih cepat konstruksinya. Kita harus lakukan percepatan supaya penyelesaian sesuai dengan rencana selesai Desember," terang Ibnu.

Pada 24 Januari lalu, telah dilakukan pembahasan awal renovasi kantor Gubernur NTB bersama perangkat Daerah terkait. Beberapa pembahasan di antaranya pembangunan saat ini hanya bertumpu pada selasar depan dan interior dalam ruangan.

Renovasi kantor Gubernur NTB akan menambah luas bangunan existing dari 5.064 meter persegi dan menjadi 6.324 meter persegi. Sehingga diperlukan adanya pemindahan personel dalam rangka kegiatan renovasi tersebut.

Saat ini, tahapan masih persiapan administrasi meliputi penilaian ambang batas kerusakan gedung, penyusunan justifikasi teknis, pencatatan aset, dokumen kepemilikan tanah, sertifikat laik fungsi bangunan.

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB Wirawan Ahmad menjelaskan rencana renovasi Kantor Gubernur yang diprogramkan dalam APBD 2024 memiliki basis legitimasi yang kuat dari sisi regulasi perencanaan.

Wirawan menjelaskan rencana renovasi Kantor Gubernur NTB merupakan ikhtiar yang dilakukan untuk melaksanakan amanat yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. RPD tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

Disebutkan, ada dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki relevansi dengan rencana renovasi Kantor Gubernur NTB. Pertama, kaitan dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi dan kedua, terkait dengan indeks peningkatan daya saing wilayah.

Peningkatan Indeks Refornasi Birokrasi sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik menurutnya sangat tergantung dari tiga aspek. Pertama adalah hardware atau fasilitas yang mendukung pelayanan publik.

Kedua adalah brainware terkait dengan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan publik. Serta ketiga adalah software atau regulasi yang memuat standar pelayanan dan SOP yang jelas dari setiap jenis pelayanan yang diberikan.

"Kantor Gubernur NTB adalah beranda terdepan pelayanan publik di NTB. Karena di sinilah kantor yang menyediakan pelayanan publik yang memiliki jangkauan terluas dan terbanyak di Provinsi NTB," jelas Wirawan.

Dalam rencana renovasi Kantor Gubernur NTB, pekerjaan utama yang dibenahi adalah lobi. Sehingga bisa menjadi ruang publik yang representatif bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Kantor Gubernur NTB.

Di samping itu, direncanakan juga untuk membangun Ruang Rapat Utama yang representatif memenuhi standar protokoler. Tidak hanya dalam konteks regional di NTB tetapi berstandar nasional. Hal ini dilakukan karena sekarang NTB adalah daerah tujuan wisata super prioritas nasional.

Akan banyak event-event nasional dan internasional yang tentunya berkorelasi dengan banyaknya tamu VVIP yang akan mengunjungi kantor Gubernur NTB. Renovasi Kantor Gubernur NTB sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas prasarana pelayanan publik memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas belanja yang bisa dilihat dari dua alasan.

Pertama, dalam jangka panjang tersedianya ruang rapat yang memenuhi standar akan mendatangkan efisiensi belanja daerah. Karena Pemprov NTB tidak memiliki ruang rapat yang representatif sehingga tidak harus menyelenggarakan rapat di hotel.

Dalam konteks ini, kata Wirawan, belanja renovasi kantor Gubernur NTB bisa pandang sebagai investasi. Kedua, dialokasikannnya belanja renovasi kantor, akan meningkatkan porsi belanja infrastruktur pada APBD 2024. Dan hal ini memberi andil bagi peningkatan kualitas belanja daerah.