Derita TKW NTB Disiksa di Libya, Dihantam dan Dicambuk oleh Majikan

Muliemi mengungkapkan dirinya meminta pulang ke kantor agensi tetapi tidak diperbolehkan oleh majikan. Ia juga menelepon pihak agensi tetapi tidak merespons. Karena tidak tahan dengan perlakuan majikan, ia bersama salah satu TKW asal Sumbawa memilih kabur dari rumah majikan.

Setelah berhasil kabur, ia menelepon pihak agensi untuk membawa mereka ke kantor agensi. Tetapi pihak agensi datang bersama majikan dan kembali dibawa ke rumah majikan.

Sesampainya di rumah majikan, kepala dihantam dan dipukul. Selain itu, dia juga dicambuk memakai selang. Bekas cambukan terlihat luka memar di bahu sebelah kanan.

"Kita dihantam kepala kita 4 kali. Sampai mata saya bengkak. Dan kita dicambuk pakai selang. Majikan kita selalu pakai kekerasan. Orang kantor bilang kita tak boleh lapor ke Indonesia. Tolong kita, mau pulang ke Indonesia," pintanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan pihaknya baru mendapatkan informasi dari media sosial. Informasi awal yang diterima TKW tersebut berasal dari Lombok Tengah. Tetapi setelah dicek nomor paspornya, ternyata dikeluarkan Unit Layanan Paspor Lombok Timur.

"Yang TKW Libya ini nanti kita minta keluarga korban menyampaikan data, minimal paspor. Sehingga kita bisa lacak bagaimana kondisinya. Dengan begitu saya bisa mengontak Atase Ketenagakerjaan yang ada di Libya. Apalagi Libya tidak termasuk negara penempatan. Artinya, kalau bukan negara penempatan dia berangkat secara ilegal," kata Aryadi di Mataram, Jumat (16/6/2023).

Aryadi menjelaskan sekarang pihaknya fokus melakukan upaya preventif pencegahan pengiriman TKI non prosedural dari desa. Dalam 6 bulan terakhir, Disnakertrans NTB bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama kepala desa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Kalau ada yang nakal kita tangkap. Kita proses hukum," tegas Aryadi.

Aryadi menjelaskan sampai saat ini belum ada pembukaan penempatan TKI dengan negara penempatan ke negara Timur Tengah kecuali Arab Saudi. Penempatan TKI ke Arab Saudi menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Ini masih dalam pilot project, ada 2.400 job order yang sudah keluar untuk Arab Saudi. Nanti gajinya majikan menyerahkan ke perusahaan dan asuransi. Sehingga kalau ada masalah, umpamanya dia lari dari majikannya dokumennya ada di perusahaan. Itu semua ditanggung oleh perusahaan pengguna di sana, sehingga perlindungannya jelas," tandas Aryadi.