Densus Antiteror Membekuk Perawat Berdinas di RSUD NTB

Dokter Jack mengaku akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap oknum perawat tersebut. Kasusnya masih ditangani detasemen yang khusus dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia. 

Dia masih menunggu dari pihak berwenang terkait status perawatnya. 

"Informasi yang saya dapat, diambil alih Densus 88. Tapi sekali lagi saya tak ingin menilai apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Kita tentu menunggu dari proses hukum yang sedang berproses," paparnya. 

Berdasarkan laporan yang diterima dari stafnya, Dokter Jack mengungkapkan tidak ada sikap yang aneh ditunjukkan oleh oknum perawat ini. Selama bertugas di RSUD NTB, menurutnya, pegawainya ini tetap menunjukkan perilaku biasa saja. 

Terutama saat menjalankan tugasnya sebagai perawat medis RSUD NTB.

Terkait pemberian sanksi, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Densus 88.

"Karena yang bersangkutan ASN, maka saya kembalikan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk pemberian sanksi. Sampai sekarang belum ada pemecatan," kata pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB ini.

Terpisah, Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyatakan, penerapan sanksi terhadap oknum perawat RSUD ini sesuai aturan berlaku dalam sistem kepegawaian. Meskipun demikian, ia belum memastikan sanksi apa yang tepat diberikan pada pegawai terlibat praktik terorisme. 

"Pemecatan ASN itu ada aturannya sendiri. Kita lihat aturannya," kata Gita dikonfirmasi di Desa Wisata Kebon Ayu Lombok Barat. 

Gita juga tak mau disebut pemerintah daerah kecolongan terkait adanya ASN yang terlibat jaringan teroris. Menurutnya, semua harus saling mengingatkan dan tetap waspada. "Hal-hal itu di era sekarang bisa terjadi termasuk di wartawan juga," katanya.