Kepala Bakesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB mengungkapkan masih ada pondok pesantren (ponpes) yang terindikasi mengajarkan paham radikal di NTB. Kepala Bakesbangpokdagri NTB Ruslan Abdul Gani menyebutkan jumlahnya sekitar 5 ponpes yang tersebar di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Diungkapkan, mereka membuat lembaga pendidikan tetapi lama sekolah tidak seperti lembaga pendidikan formal pemerintah. Lama pendidikan SD selama 5 tahun, SMP 2 tahun dan SMA 2 tahun. Berbeda dengan lembaga pendidikan pemerintah yaitu untuk jenjang pendidikan SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 3 tahun dan SMA sederajat 3 tahun.
"Dia punya pondok (pesantren) sendiri. Sehingga pendidikannya di luar pendidikan pemerintah. Ini yang kita diskusikan bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk masuk, supaya mereka sekolah di sekolah umum, " kata Ruslan.
Untuk menangkal masyarakat agar tidak terpapar paham radikal, Ruslan mengatakan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke desa-desa lewat program Jumat Salam. Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi merancang program Jumat Salam.
Setiap hari Jumat sampai Minggu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta turun ke desa-desa menyerap aspirasi dan menyelesaikan permasalahan maayarakat. Termasuk menangkal paham radikalisme dan sosialisasi pemilu damai 2024.