Mataram, IDN Times - Sekitar 800 massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggedor Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, Rabu (27/8/2025). Mereka memprotes kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Selain itu, mereka menolak rencana pembangunan glamping dan seaplane di Taman Nasional Gunung Rinjani. Massa juga mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh tambang ilegal di wilayah NTB.
Massa aksi datang ke Kantor DPRD NTB sekitar pukul 10.00 WITA. Mereka langsung berorasi di depan pintu gerbang DPRD NTB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polresta Mataram. Massa aksi berusaha masuk ke dalam kantor wakil rakyat dengan mendorong pintu gerbang utama DPRD NTB.
Aksi itu dilakukan karena tidak ada wakil rakyat yang menemui massa aksi. Aksi sempat ricuh pada pukul 12.23 WITA. Massa aksi berhasil menjebol pintu gerbang DPRD NTB yang berada di sebelah timur. Mereka mengangkat pintu gerbang DPRD NTB ke jalanan.
"Kita sudah komunikasi dengan Humas DPRD NTB mengkomunikasikan ke aparat. Cuma kita tak diberikan masuk kantor DPRD NTB melalui gerbang utama," kata Ketua BEM Universitas Mataram Lalu Nazir Huda.
Nazir mengatakan pintu gerbang DPRD NTB yang dijebol mahasiswa memang kondisinya sudah rusak. Pintu gerbang itu sudah rusak pada aksi Indonesia Gelap tahun lalu dan belum diperbaiki sampai saat ini.
"Kalaupun ini mau dilaporkan, masa melaporkan barang yang sudah rusak. Karena memang tak pernah diperbaiki dari tahun sebelumnya," tambah Nazir.
Nazir menjelaskan aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan massa menolak keras kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan DPR membebani APBN. Seharusnya, pemerintah menaikkan gaji guru atau para pendidik. Selain itu, mereka menolak secara tegas RKUHAP.
"Dalam RKUHAP itu sendiri, selama ini kita selalu kecolongan, tidak ada partisipasi publik. Tidak ada ruang demokrasi untuk pembahasan RKUHAP," kata dia.
Dalam aksi di depan DPRD NTB, mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan. Antara lain:
Transparansi proses legislasi, tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan Jari lembaga penegak hukum, dan tekankan partisipasi masyarakat
Hentikan selama swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat
Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, Wujudkan reforma agraria suti sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan fasis Prabowo-Gibran
Menuntut alokasi dana yang yang jelas dan pro-rakyat, prioritaskan sektor-sektor yang menyentuh kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan dosen, wujudkan upah layak nasional, sejahterakan tenaga pendidik
Evaluasi kinerja Makan Bergizi Gratis (MBG), berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana pendidikan untuk MBG
Hapuskan rencana pembangunan seaplane dan glamping di Gunung Rinjani, Rinjani identitas NTB bukan untuk dinikmati sekelompok elit.
Hentikan penghisapan kepada rakyat melalui skema fiskal, evaluasi kebijakan PPh 22. Jangan mempersulit UMKM melalui marketplace online.
Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, perluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia
Hentikan kenaikan PBB P2 yang tidak berdasar dan menghisap rakyat
Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah NTB
Segera ahkan RUU Perampasan Aset, sanksi tegas bagi para pencuri di tengah anan rakyat.