Mataram, IDN Times - Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi NTB berlanjut usai salat Jumat. Hingga sore, situasi semakin memanas karena mahasiswa berupaya mendobrak pintu gerbang DPRD Provinsi NTB.
Sejak pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WITA, jumlah massa aksi semakin bertambah. Mereka memenuhi Jalan Udayana yang berlokasi persis di depan Kantor DPRD NTB, Kantor Bawaslu NTB dan Kantor Diskominfotik NTB.
Massa aksi yang berupaya mendobrak pintu gerbang Kantor DPRD NTB dihalau oleh aparat kepolisian Brimob Polda NTB yang memakai atribut lengkap dan tameng. Massa terus berupaya mendobrak pintu gerbang Kantor DPRD NTB sembari melempari petugas dengan batu, botol mineral, kayu dan tanaman.
Sementara, aparat kepolisian mengingatkan massa aksi supaya jangan melempar petugas. Melalui pengeras suara, aparat kepolisian mengatakan akan menindak siapapun yang melakukan aksi anarkis termasuk melakukan perusakan fasilitas umum.
Aparat kepolisian menggunakan mobil water cannon untuk memukul mundur massa aksi. Di gerbang tengah Kantor DPRD NTB, aparat kepolisian dan massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong. Hingga pukul 17.30 WITA, massa aksi terus berupaya mendobrak pintu gerbang Kantor Gubernur NTB.
Sementara itu, dalam orasinya, perwakilan massa aksi mengecam Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang berambisi pada kekuasaan. Dengan mendorong keluarganya memegang kekuasaan.
Koordinasi Umum Aksi Aliansi Masyarakat NTB Melawan Herianto menegaskan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Mataram seperti Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) serta sejumlah organisasi mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi di Kantor DPRD NTB.
"Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak benar-benar serius menyelesaikan dosanya yang begitu banyak," kata Herianto.
Herianto menyebut sekitar 4.000 mahasiswa yang turun aksi pada hari ini. Dari Universitas Mataram sekitar 2.000 orang, kemudian Lombok Timur hampir 1.000 orang dan sejumlah organisasi mahasiswa di Kota Mataram.
Sebanyak 350 personel gabungan dari Polresta Mataram dan Polda NTB diterjunkan mengamankan aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTB. Kapolresta Mataram Kombes Pol Ariefaldi Warganegara mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang No. 09 tahun 1998 tentang kebebasan penyampaian pendapat dimuka umum.
"Sehingga personel yang terlibat pengamanan tetap mengedepankan tindakan secara humanis, peserta aksi dilayani dengan baik namun ada batasan," katanya.
Ia mengingatkan aparat kepolisian tetap menjaga emosi dan saling mengingatkan, tetap menjaga kesatuan serta melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya. Sementara untuk para Perwira Pengendali diminta agar dapat mengontrol dan memahami tugas pokoknya.
"Anggap semua tugas adalah operasi baru jadi tingkat kewaspadaan dan ketelitian harus tetap diupayakan," jelasnya.
Ariefaldi menekankan agar situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Mataram tetap tertib dan kondusif. Petugas diingatkan menghindari tindakan-tindakan yang kontradiktif dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan.