Dana Transfer Pemprov NTB Dipangkas Rp1,1 Triliun, Gaji PPPK Aman?

Dengan pemangkasan dana transfer, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, sedang melakukan penyesuaian rencana program dan kegiatan pada RAPBD murni 2026. Nursalim menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi dari Kemenkeu terkait pemangkasan dana transfer sebesar Rp1,1 triliun pada 2026.

"Ada penyesuaian program, pasti. Sedang didesain sekarang sama Bappeda. Kita harus melihat perencanaan itu holistik. Bicara dulu pendapatan. Setelah melihat pendapatan baru perencanaanya di Bappeda. Bappeda yang mendesain program. BPKAD tugasnya memastikan belanja wajib, belanja earmarked dan belanja rutin itu didistribusikan," jelasnya.

DPRD NTB telah mengetok APBD Perubahan 2025 pada 26 September lalu. Dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah NTB semula sebesar Rp6,33 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp156,377 miliar sehingga total pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp6,48 triliun.

Sementara, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp6,23 triliun, bertambah Rp264 miliar, sehingga total belanja setelah perubahan mencapai Rp6,49 triliun. Dengan kenaikan belanja yang lebih tinggi dari pendapatan, APBD Perubahan 2025 defisit sebesar Rp6,89 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Fathurrahman menyebutkan pada APBD NTB tahun anggaran 2025, sebesar Rp113 miliar dana transfer yang dipangkas pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer itu karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Dana transfer yang dipangkas, kata Fathurrahman, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Akibat pemangkasan penerimaan dana transfer, maka dilakukan penyesuaian belanja pada APBD Perubahan 2025.

"Kalau itu earmarked, artinya pendapatan transfer berkurang tentu porsi belanjanya disesuaikan," jelas Fathurrahman.

Pada APBD Perubahan 2025, target pendapatan diproyeksikan naik sebesar 2,58 persen. Kenaikan itu berasal dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik sebesar 11,28 persen. Selain itu, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga ditargetkan naik pada APBD Perubahan 2025.