Dana Pokir "Hilang", Eks Anggota DPRD NTB "Ngamuk" ke Kantor Gubernur
Mataram, IDN Times - Eks anggota DPRD NTB Najamuddin Mustafa mengamuk ke Kantor Gubernur NTB, Senin (2/6/2025). Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 itu memprotes hilangnya atau dihapuskannya dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang telah dianggarkan pada APBD NTB tahun 2025.
Dia bersama sejumlah rekannya sempat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025). Namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait pemangkasan dana Pokir eks anggota DPRD NTB. Dia pun mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
"Apa yang dilakukan Pemda hari ini, melakukan sesuatu yang sudah disahkan negara berdasarkan konstitusi. Meniadakan pokir yaitu untuk pembangunan embung rakyat, irigasi pertanian, jalan usaha tani dan rabat jalan desa," kata Najamuddin.
1. Dana Pokir dipangkas Pemprov NTB Rp65 miliar
Najamuddin menyebut bahwa total dana Pokir DPRD NTB yang dialokasikan pada APBD 2025 sebesar Rp360 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp65 miliar yang dipangkas atau dihilangkan Pemprov NTB dengan alasan efisiensi anggaran.
Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempertanyakan kenapa hanya eks anggota DPRD NTB yang tidak terpilih saja yang dihilangkan dana pokirnya. Sementara, anggota DPRD NTB yang terpilih lagi ada Pileg 2024, dana pokirnya tetap aman.
"Yang tetap terpilih pokirnya tetap aman. Makanya kita ribut ini. Katanya yang terpilih itu, tidak terganggu pokirnya. Jumlah anggota dewan yang tidak terpilih kembali hilang pokirnya sekitar 40 orang. Gubernur mengatakan dia menjalankan perintah efisiensi anggaran," jelasnya.