Lombok Timur, IDN Times – Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat gagal membangun pendidikan secara merata, khususnya di lembaga swasta seperti madrasah. Kritik ini mengemuka menanggapi dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang diarahkan untuk pendidikan dinilai tidak tepat sasaran.
Kritikan itu disampaikan Anggota Komisi II dan IV saat memanggil Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, pada Kamis (14/5/8/25).
Anggota DPRD Lotim, dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Tohri Azhar mengatakan tidak ada sedikit pun tindakan politisasi Pokir yang dilakukan oleh anggota DPRD, karena Pokir untuk sektor pendidikan bersifat diarahkan. Justru Dinas Dikbud Lotim telah gagal dalam membangun pendidikan secara merata. Khususnya untuk lembaga pendidikan swasta, terutama kepada lembaga madrasah-madrasah yang ada di Lotim.
"Sudah jadi rahasia umum ada diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dan selama ini, dana Pokir kami itulah yang menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan lembaga pendidikan swasta di Lombok Timur," ujarnya.
Menurutnya, selama itu menjadi aspirasi masyarakat untuk diperbaiki, maka diusulkan untuk diperbaiki, tanpa ada embel-embel apa pun. Sebab, dengan apapun dalih yang ada, sentuhan Pokir DPRD ke lembaga pendidikan swasta berdampak nyata dalam membantu Dinas Dikbud dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur.
"Mestinya Dinas Dikbud Lotim harus bersyukur dengan adanya perhatian DPRD ke lembaga pendidikan swasta," tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Politikus PKB, Abrorni Lutfhi, ia menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan pendidikan sangat terlihat, antara lembaga pendidikan swasta dan negeri. Menurutnya, Dikbud Lotim lebih fokus pada sekolah negeri, sementara lembaga swasta yang mengelola pendidikan bagi masyarakat kurang mampu justru kekurangan dukungan.
"Fakta di lapangan miris. Jumlah lembaga swasta jauh lebih banyak daripada negeri, tapi banyak madrasah swasta tidak tersentuh anggaran eksekutif," ujarnya.
Sementara itu, Saifullah dari Fraksi Golkar mendesak transparansi dalam pengelolaan DAK pendidikan. "Dinas tidak boleh jalan sendiri. Data penerima dan usulan DAK harus terbuka, dan DPRD harus dilibatkan dalam pengawasan," tegasnya.
Ia menekankan bahwa keterbukaan data penting untuk memastikan dana pendidikan tepat sasaran dan menghindari praktik tidak transparan.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud Lotim Jumadil, mengakui adanya kelemahan dalam pemerataan pembangunan pendidikan. Ia juga menyatakan kesediaan untuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD, termasuk dalam hal pengawasan dan penentuan alokasi DAK.
"Kami menyadari masih ada ketimpangan, dan kami berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan," pungkasnya.