Mataram, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024-2029 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi NTB Hery Supriyono, Senin (2/9/2024). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Kantor DPRD NTB, dihadiri Pj Gubernur NTB Hassanudin.
Jumlah anggota DPRD NTB periode 2024-2029 sebanyak 65 orang, berasal dari delapan daerah pemilihan (Dapil) di NTB. Politisi Golkar Isvie Rupaeda ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD NTB.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.4-3631 Tahun 2024, berikut nama-nama 65 anggota DPRD NTB periode 2024-2029.
Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru dilantik. Pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah. Di mana, karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan Lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional.
"Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah," kata Hassanudin.
Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui Partai Politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.
Hal ini menciptakan kondisi, anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, hendaknya menempatkan kepentingan publik di atas kepetingan pribadi maupun golongan.
"Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas Saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya," ujar Hassanudin mengingatkan.
Hassanudin menambahkan dalam kedudukan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat checks and balances.
Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah. Sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalarn-persoalan kerakyatan di tingkat lokal.
Kemudian membangun kerja sama yang efektif di tingkat regional.
Serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, DPRD diminta agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Baik pengawasan dalam masa persiapan tahapan, hingga Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.
Suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personel yang akan mengawasi jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024," harapnya.