Cuti Haid Seperti Mustahil, Menaker: Perusahaan Wajib Berikan!

06 Mar 2022, 13:22 WIB

Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah dalam acara Internasional Women's Day 2022 kolaborasi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan IDN Times (Dok FJPI)

Mataram, IDN Times - Cuti haid merupakan salah satu hak bagi pekerja perempuan. Namun cuti haid ini jarang digunakan, karena sering kali cuti haid dianggap tidak mendesak untuk diberikan kepada pekerja perempuan.

Pada acara diskusi tentang Internasional Women's Day 2022, kolaborasi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan IDN Times pada Sabtu (5/3/2022), Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan apa saja yang menjadi hak pekerja, termasuk soal cuti haid.

Aturan ini pada awalnya mendapat sambutan yang baik dari para pekerja perempuan, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun belakangan banyak yang mengaku tidak dapat menikmati cuti haid itu karena perusahaan tidak memperkenankan.

Salah satu pekerja perempuan di Provinsi NTB, Ririn Sinta mengaku selama bekerja, dirinya tidak pernah sekalipun menggunakan cuti haid. Bukan karena dia tidak tahu bahwa cuti haid diperbolehkan, namun karena setiap kali tidak masuk bekerja, upahnya akan dikurangi. Termasuk ketika dia cuti dan izin sakit.

"Cuti haid itu seperti mustahil bagi pekerja seperti saya. Perusahaan saya itu tidak pernah melarang, tetapi juga tidak pernah menganjurkan. Jangankan cuti haid, saat izin sakit saja gaji saya dipotong," akunya, di Mataram, Minggu (6/3/2022).

1. Sanksi pidana menanti pemilik perusahaan yang menolak memberikan cuti haid

Ilustrasi palu hakim (IDN Times/Sukma Shakti)

Ida mengatakan bahwa pemberian cuti haid dan cuti melahirkan kepada pekerja perempuan itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Sebab hal itu sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak memberikan cuti haid kepada pekerja perempuan. Jika melanggar aturan, maka perusahaan harus siap-siap mendapatkan sanksi.

Dalam Pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran, di mana salah satunya tidak memberikan atau tidak membayar pengganti cuti haid, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

2. Cuti haid tak tercantum dalam kontrak kerja

Ilustrasi kontrak kerja (Pexels/Karolina Grabowska)

Pekerja perempuan NTB lainnya, Komala mengaku bahwa pada kontrak kerja yang ditandatangani tidak mengatur adanya cuti haid. Sehingga dia tidak bisa mengambil cuti haid seperti yang tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan.

"Saya kan pegawai kontrak, yang diatur di dalam kontrak hanya cuti tahunan dan cuti melahirkan. Kalau cuti haid itu tidak ada (dalam kontrak)," ujarnya.

Meski tak diatur di dalam kontrak, dia tetap berharap cuti haid itu bisa didapatkan. Sebab itu merupakan hak semua pekerja perempuan.

3. Pekerja perempuan diharapkan aktif melapor

lebongkab.go.id

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa selama ini pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan soal pemberian cuti haid. Sehingga dia berharap para pekerja perempuan di Indonesia bisa melaporkan hal itu, salah satunya melalui serikat buruh.

"Melalui wadah ini, saya kira teman-teman bisa proaktif untuk menyampaikan apapun yang terjadi di perusahaannya ketika perusahaan itu tidak menjalankan ketentuan seperti di Undang-undang (Ketenagakerjaan)," ujarnya.

Meski sudah ada imbauan untuk melapor, namun pekerja perempuan masih merasa khawatir dan takut memberi laporan. Sebab mereka masih takut akan diberhentikan bekerja dari perusahaan itu.

"Kalau sampai ketahuan kita melapor, pasti kita dievaluasi dan bisa saja dipecat. Zaman sekarang cari kerja sudah susah, jadi lebih baik gak dapat cuti haid daripada gak punya kerjaan," kata Ririn Sinta.