Cegah Perkawinan Anak, Bappenas-Plan Indonesia Luncurkan Buku Saku PPA

Studi yang dilakukan Plan Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia pada 2019 menemukan fakta bahwa meskipun Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah direvisi, namun praktik perkawinan anak masih terus terjadi.

Studi ini menemukan setidaknya terdapat 9 faktor pendorong praktik perkawinan anak di daerah, yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), pola asuh keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum (0,4%).

Salah satu rekomendasi dari hasil riset tersebut adalah peningkatan kapasitas dan agency yang begitu penting untuk pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak. Baik dari sisi orang tua maupun anak sebagai individu yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berdaya memutuskan yang baik bagi dirinya dan masa depannya.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti mengungkapkan bahwa pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu prioritas bagi Plan Indonesia. Karena isu ini memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan dan masa depan anak dan kaum muda, khususnya perempuan.

Melalui peluncuran buku saku PPA, Plan Indonesia berharap anak dan kaum muda terutama perempuan, dapat memahami risiko perkawinan anak. Serta meningkatkan kapasitas dan agency mereka dalam kampanye melawan perkawinan anak di tingkat desa atau komunitas.

"Seperti terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Jawa Barat dan Lombok Barat. Selain itu, buku saku dapat menjadi materi pembelajaran dalam kampanye dan advokasi PPA,” jelas Dini.

Plan Indonesia melalui Generasi Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (Gema Cita) berkolaborasi dengan Pemerintah dan organisasi masyarakat di Jawa Barat dan NTB. Terutama di Kabupaten Sukabumi dan Lombok Barat, menjalankan upaya keberlanjutan memperkuat advokasi pencegahan perkawinan anak di provinsi Jawa Barat dan NTB.

Gema Cita dirancang untuk melanjutkan praktik baik dari program Yes I Do di Kabupaten Sukabumi dan Lombok Barat (2017-2020), terutama dalam perlindungan anak berbasis komunitas. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong penghapusan perkawinan anak dan kehamilan remaja secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif.

Dini melanjutkan, Plan Indonesia juga berharap, kehadiran Buku Saku PPA dapat dipergunakan secara efektif serta semakin memberdayakan anak. Sementara, program Gema Cita dapat memperkuat remaja dan kaum muda, terutama perempuan, dalam mengambil keputusan yang tepat untuk hidup bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja.

“Dalam jangka panjang, upaya-upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka perkawinan anak di Indonesia sesuai dengan target Pemerintah Indonesia, yaitu 8,74% di 2024 dan 6,94% di 2030,” pungkas Dini.

Melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai Program Yes I Do (YID), Program Gema Cita akan bekerja sama dengan pemerintah desa bergerak bersama remaja dan kaum muda membentuk dan menjalankan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang sekarang disebut PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

PATBM dilaksanakan di 4 desa dan bersama sekolah membentuk dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di 10 sekolah dari 2 kabupaten Lombok Barat dan Sukabumi. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional akan dilakukan untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dan disetujui dengan melakukan policy brief (merangkum kebijakan). Sebagai upaya mendorong pelaksanaan dari kebijakan/peraturan yang sudah ada terkait pencegahan, pengurangan dan penghapusan perkawinan anak dan kehamilan remaja.