Cegah Keracunan MBG, Dapur SPPG di NTB Wajib Kantongi SLHS

Khalik menjelaskan semua SPPG yang beroperasi di NTB wajib mengantongi SLHS. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan MBG. Jika SPPG tidak mengantongi SLHS, apabila terjadi kasus keracunan maka akan ditutup.

"Kalau setelah nanti wajib SLHS ini harus mereka penuhi. Kalau tidak dipenuhi, mereka ketika ada kasus, maka akan dihentikan dalam waktu lama," terangnya.

Dia mengatakan sertifikat itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dinas Kesehatan akan membantu SPPG untuk mengurus SLHS.

"Semua SPPG akan dibantu dan dipandu oleh Dinas Kesehatan untuk mengurus masalah ini, karena diurus secara online. Nanti Kemenkes yang keluarkan," jelas Khalik.

Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan ini menyebutkan sampai 15 September 2025, sebanyak 269 SPPG yang sudah beroperasi dari target 623 SPPG di wilayah NTB. Sebanyak 269 SPPG yang beroperasi melayani sebanyak 862.734 penerima manfaat.

Jumlah sasaran program MBG di NTB telah mencapai 47 persen dari total sasaran 1.850.501 penerima manfaat. Artinya, masih terdapat 987.767 jiwa atau 53 persen sasaran program MBG yang belum terlayani.

Penerima manfaat MBG di NTB berasal dari berbagai kelompok baik peserta didik maupun non-peserta didik. Jumlah peserta didik yang sudah mendapatkan MBG dengan rincian Balita 35.510 orang, PAUD 28.872 orang, RA 12.497 orang, TK 47.616 orang, SD 1–3 sebanyak 160.813 orang, SD 4–6 sebanyak 154.435 orang, MI 1–3 sebanyak 29.043 orang, MI 4–6 sebanyak 28.002 orang, SMP 116.996 orang, MTs 63.838 orang, SMA 46.218 orang, SMK 33.995 orang, MA 27.006 orang, SLB 1.483 orang, dan Ponpes sebanyak 2.148 orang.

Sedangkan non peserta didik yang sudah mendapatkan program MBG, terdiri dari PKBM 941 orang, ibu hamil 6.225 orang dan ibu menyusui sebanyak 13.355 orang. Sehingga total penerima manfaat telah mencapai 862.734 orang atau 47 persen dari target.

Khalik merincikan ratusan SPPG yang sudah beroperasi pada 10 kabupaten/kota di NTB. Dengan rincian sebagai berikut Lombok Barat 38 dari 82 SPPG, Lombok Tengah 50 dari 127 SPPG, Lombok Timur 93 dari 159 SPPG, Sumbawa 10 dari 51 SPPG, Dompu 8 dari 34 SPPG.

Selanjutnya, Bima 14 dari 59 SPPG, Sumbawa Barat 4 dari 17 SPPG, Lombok Utara 10 dari 28 SPPG, Kota Mataram 26 dari 47 SPPG dan Kota Bima 16 dari 19 SPPG. Selain itu, terdapat 278 titik calon SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi. Kemudian 279 titik calon SPPG dalam tahap persiapan di portal resmi BGN.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan NTB menyebutkan total siswa yang mengalami keracunan MBG hingga September 2025. Sebanyak 252 siswa di tiga Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa mengalami gejala keracunan di sekolahnya setelah mengonsumsi MBG.

Peristiwa dugaan keracunan awalnya dialami lima siswa di Lombok Tengah, tepatnya di SDN Repok Tunjang, Kecamatan Jonggat, pada 23 April 2025. Kemudian pada 3 September, sebanyak 17 siswa di SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, juga mengalami peristiwa yang sama.

Di kabupaten berbeda tepatnya di Kabupaten Sumbawa, juga terjadi peristiwa dugaan keracunan pada 9 September 2025 yang dialami 118 siswa dari beberapa sekolah, yakni SMAN 2 Sumbawa 50 siswa, MI NW Sumbawa 11 siswa, TK An Nurfalah 25 siswa dan SDN Lempeh 32 siswa.

Masih di kabupaten yang sama, pada 17 September 2025 terjadi lagi peristiwa dugaan keracunan yang dialami 106 siswa dari beberapa sekolah yakni MIN 3 Sumbawa 20 siswa, MTSN 2 Sumbawa 70 siswa dan MAN 3 Sumbawa 16 siswa. Baru-baru ini tepatnya pada 24 September 2025, kembali terjadi kasus dugaan keracunan MBG yang dialami oleh 6 siswa di MTSN Aunul Ibad Beroro, Lombok Tengah.