Cegah Keracunan, DP3AKB Lotim Kerahkan Pendamping Kecamatan Awasi MBG

03 Okt 2025, 15:21 WIB

Ilustrasi penimbangan berat badan bayi di Posyandu. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Lombok Timur, IDN Times - Demi mencegah terjadinya kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur memperketat pengawasan. Langkah ini dilakukan guna memastikan makanan yang disalurkan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Program MBG tersebut menyasar kelompok rentan, yakni balita, ibu hamil (bumil), ibu nifas (bupas), dan anak balita (B3). Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah daerah berharap program ini tidak hanya memberikan asupan bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat sasaran.

1. Libatkan TPK desa untuk pengawasan

Kepala DP3AKB Lotim, Ahmat saat memimpin rapat pembahasan MBG (IDN Times/Ruhaili)

Kepala DP3AKB Lombok Timur, Ahmat, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat desa. Keberadaan TPK ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan langsung dalam pengawasan pendistribusian Makanan Balita Gratis (MBG) di masyarakat.

Ahmat juga menyampaikan bahwa TPK akan ditempatkan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan demikian, pendistribusian MBG diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi balita yang membutuhkan.

“Masing-masing TPK nanti akan ikut mengawasi pendistribusian bagi Bumil, Bupas, maupun Balita (B3). Nantinya akan ada dana operasional untuk mendukung tugas mereka,” kata Ahmat Kamis (2/10/2025).

2. Pastikan makanan layak konsumsi

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SD Tugu, Jebres, Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Tugas utama TPK adalah memastikan makanan diterima oleh para penerima manfaat di desanya dalam kondisi yang masih baik dan layak konsumsi. Langkah proaktif ini diambil untuk menghindari Potensi masalah, terutama keracunan.

“Misalnya, sebelum didistribusikan, makanan tersebut harus dicek terlebih dahulu. Apakah tidak mengalami perubahan dari segi warna dan baunya,” jelas Ahmat.

Ia juga menekankan pentingnya peran TPK mengingat cakupan program yang luas. Setiap SPPG minimal diharapkan dapat melayani 10 persen dari total data sasaran B3 di wilayahnya.

“Minimal 10 persen dapur melayani data dari B3, ini bisa lebih. Oleh karena itu, peran TPK sangat krusial untuk melakukan pengawasan di lapangan,” ujar Ahmat.

3. Lakukan koordinasi dengan SPPG

Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar kala meninjau salah satu dapur MBG di Sleman.. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Sebagai bentuk komitmen, DP3AKB akan melakukan koordinasi intensif dengan semua SPPG untuk mensukseskan program MBG. Sebanyak 3.000 lebih anggota TPK akan dikerahkan dan dibekali dengan Surat Tugas resmi dari dinas untuk memberikan legitimasi selama menjalankan tugas pengawasan.

DP3AKB Lotim berharap program MBG dapat berjalan lebih aman, terawasi, dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan ibu dan anak tanpa adanya gangguan seperti keracunan makanan.

“Nanti akan kami berikan surat tugas dari dinas. Bila perlu, kami lengkapi dengan ID card agar SPPG dapat dengan mudah mengenali dan bekerja sama dengan para pendamping,” imbuh Ahmat.