Butuh Data Kerugian Korupsi KUR, BPKP NTB Ingin Klarifikasi PT SMA

Mta/01/PKS/001/2020. Usai penandatanganan kerja sama, PT SMA pada bulan September 2020 menyubkontrakkan tugas penyaluran dana KUR tersebut ke perusahaan CV ABB, yang berdomisili di NTB.

Legalitas CV ABB melaksanakan penyaluran sesuai dengan subkontrak yang tertuang dalam Surat Penunjukan Nomor: 004/ADM.KUR-SMA/IX/2020. Keberadaan CV ABB dalam penyaluran ini pun terungkap karena ada rekomendasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB yang kini berada di bawah pimpinan Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi.

Ilham mengatakan bahwa kebutuhan tim audit untuk mendapatkan klarifikasi PT SMA ini harus melalui persetujuan penyidik, dalam hal ini dari Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Jika penyidik telah memberikan data yang lengkap dan valid, Ilham memastikan pihaknya bisa lebih cepat mengungkap potensi kerugian negara.

"Makanya, nanti perlu dilihat lebih dalam seperti apa kontraknya. Dari kontrak yang salah saja, sudah bisa menggambarkan penyaluran yang salah," ucapnya.

Dalam kasus ini penyidik kejaksaan telah menetapkan dan menahan dua tersangka berinisial AM dan IR. Mereka memiliki peran berbeda. AM terungkap sebagai salah satu mantan petinggi dalam jabatan perbankan penyalur dana KUR PT BNI, sedangkan IR selaku Bendahara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB.

Terkait dengan penetapan kedua tersangka ini, penyidik belum menemukan angka kerugian negara. Hal itu masih menunggu hasil dari tim audit BPKP NTB yang kini secara maraton turut melakukan pemeriksaan terhadap para petani yang masuk dalam daftar penerima dana KUR.