Bupati "Pusing", Anggaran Transfer Daerah Lotim Terpangkas Rp402 Miliar

Bupati Lotim, Haerul Warisin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahun penuh tantangan fiskal bagi Gumi Patuh Karya. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11/25).

Di hadapan para anggota legislatif dan pimpinan OPD, Bupati memaparkan gambaran kondisi fiskal yang dihadapi Lotim, kabupaten dengan populasi lebih dari 1,449 juta jiwa.

Penyebab utamanya adalah kebijakan penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2026, Lotim mengalami penurunan dana transfer lebih dari Rp402 miliar, yang meliputi DAU, DAK, DBH, Dana Desa, dan Dana Insentif Daerah (DID).

"Penurunan kapasitas fiskal tersebut membawa konsekuensi serius terhadap pelaksanaan program pembangunan," ujarnya.

Menghadapi kondisi ini, Warisin menekankan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi masa yang kompetitif bagi daerah dalam memperebutkan dukungan program dari pemerintah pusat.

“Kami minta pimpinan OPD memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, khususnya untuk sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan ekonomi kerakyatan," tegasnya.

Secara rinci, Warisin memaparkan gambaran umum APBD 2026. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,072 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp584,478 miliar, pendapatan transfer Rp2,487 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Di sisi lain, belanja daerah juga direncanakan senilai Rp3,072 triliun lebih, yang dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, serta belanja bagi hasil dan bantuan ke desa.

Warisin menekankan pentingnya sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan APBD 2026 disusun secara realistis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Semangat kepahlawanan diharapkan dapat menjadi inspirasi. Bahwa perjuangan masa kini diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan pelayanan tulus untuk memajukan daerah. Pahlawan sejati masa kini adalah mereka yang menjaga keadilan, memajukan daerah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.