Bupati Lotim Sukiman Azmy Terdaftar sebagai Bacaleg DPR RI?

Menanggapi pencalonan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy sebagai Caleg DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim Dr. Junaidi mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bacaleg yang akan maju harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 240 yang menyatakan bahwa persyaratan bakal colon anggota DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia, dan harus memenuhi persyaratan a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah dan ASN.

"Mekanisme dalam bursa pencalonan sebagai Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dari kalangan pejabat kepala daerah harus membuat surat pernyataan pengunduran diri," ungkapnya Sabtu (25/2/2023).

Lanjut Ketua KPU Lotim, pengunduran diri ini harus dilakukan sejak menyerahkan berkas persyaratan sebagai Bacaleg. Karena itu merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan saat melakukan pendaftaran kepada partai Politik.

Sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf K Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri. Begitu juga Anggota TNI dan Polri aktif, serta Aparatur Sipil Negara, mereka harus mundur jika maju jadi caleg.

"Ya jadi mereka yang mencalonkan diri baik bupati wakil Bupati dan atau yang digaji dari anggaran negara harus memundurkan diri, ini persyaratan bakal calon" terangnya.

Perlu dipahami bahwa pencalonan sebagai bacaleg, baik itu DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota harus melalui partai politik. Karena pesertanya adalah partai politik yang kemudian masing-masing partai memiliki beberapa calon.

Dijelaskan pula, di mana dalam perekrutan bacaleg itu menjadi kewenangan masing-masing partai, yang kemudian partai akan mendaftarkan kepada KPU untuk didaftarkan sebagai calon peserta pil caleg sementara pada bulan April 2023.

Selanjutnya, KPU kemudian akan menindaklanjuti untuk melakukan pengecekan secara administratif sesuai mekanisme dan persyaratan yang sudah ditentukan berdasarkan PKPU.

"Jadi yang jadi peserta pemilu kan partai politik, tidak bicara soal calon, karena partai politik yang mengajukan bukan orang per orangan," pungkasnya.

Seperti di ketahui, berdasarkan perkiraan dalam tahapan pemilu sesuai PKPU tahun 2022 pendaftaran daftar calon sementara (DCS) peserta Caleg yang akan dilakukan oleh masing-masing partai, akan dilaksanakan pada bulan April 2023.

Sedangkan untuk penetapan daftar calon tetap (DCT) sendiri akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, kemudian penetapan ini akan dilakukan secara bersamaan terhadap semua peserta pemilu mulai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).