Bupati Lombok Timur Minta PT NSL "Angkat Kaki" dari Dermaga Labuhan Haji

Bupati yang akrab disapa H Iron ini menegaskan, secara legalitas, Dermaga Labuan Haji sudah tidak lagi dalam sengketa. Keputusan Mahkamah Agung (MA) telah menolak seluruh upaya hukum yang diajukan PT NSL, mulai dari tingkat kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK).

"Kasasinya sudah selesai, PK-nya juga sudah selesai. Bahkan sampai Peninjauan Kembali pun dia tetap kalah. Jadi sekarang sudah clear, aset ini sepenuhnya kembali ke tangan daerah," tegasnya.

Bupati menyayangkan sikap PT NSL yang dinilai abai dan mengulur waktu untuk mengosongkan lokasi, meski Pemda telah tiga kali mengirimkan surat teguran.

"Kita tidak diam. Tapi sampai sidak hari ini, peringatan itu belum juga diindahkan," ungkap H. Iron.

Menyikapi kebuntuan ini, Bupati memberikan peringatan keras untuk melakukan pengosongan paksa. Untuk melakukan itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu dengan Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan pengosongan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat.

"Ini kita lakukan supaya tindakan pengosongan paksa nantinya punya dasar hukum yang kuat dan seragam di lapangan," tambahnya.

Menindaklanjuti setelah proses pengosongan, Warisin menegaskan bahwa Dermaga Labuan Haji adalah aset strategis yang siap dikelola. Pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatannya, apakah untuk sektor logistik atau wisata bahari, yang paling memberikan manfaat bagi kemajuan daerah.

"Kita lihat mana yang lebih bermanfaat bagi daerah, apakah wisata atau logistik, itu yang kita dahulukan," pungkasnya.