Bupati Lombok Timur Gandeng Kejari Kawal Program Bansos Rp30 Miliar

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan pencegahan masalah hukum, Bupati Lombok Timur secara resmi telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari). Ia meminta langsung kepada Kajari untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses pengadaan paket sembako jumbo senilai Rp30 miliar tersebut.

"Kemarin sudah saya informasikan kepada Ibu Kajari untuk pendampingan. Ada paket sembako 30 miliar, silakan didampingi. Sekarang sudah clear," ujarnya.

Bansos kali ini ucap H Iron, bukan sekadar instrumen untuk mengendalikan inflasi, melainkan sebuah intervensi langsung yang menyasar masyarakat kategori miskin ekstrem hingga masyarakat miskin umum, berdasarkan urutan prioritas data yang valid.

"Melalui bansos ini kita ingin mengintervensi warga miskin ekstrem," ucapnya.

Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menegaskan bahwa, penentuan penerima manfaat harus mutlak berdasarkan data yang akurat. Hal ini untuk menghindari polemik dikemudian hari.

Penyaluran akan diprioritaskan secara berjenjang, dimulai dari rumah tangga dengan kategori miskin ekstrem, kemudian naik ke kategori miskin hingga kuota anggaran Rp30 miliar tersebut terpenuhi.

“Data penerima paket ini kita ambil dari miskin ekstrem, naik ke atas sampai dengan miskin,” tegasnya.

Paket bansos kali ini berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Warisin meminta agar isi bantuan tidak monoton hanya pada bahan pokok. Selain beras, minyak goreng dan gula, ia secara khusus meminta ditambahkan kain sarung sebagai bagian dari isi paket.

Pemikiran ini dilandasi keyakinan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya soal pangan, tetapi juga sandang yang menunjang aktivitas sosial, budaya, dan ibadah sehari-hari.

“Saya minta ada sarung. Menurut saya lumayan, jangan hanya beras saja, jangan hanya ulas (biji-bijian) saja. Tapi ada gula, beras, minyak, sayur, dan supaya ada sarungnya,” pungkas Bupati.