BKKBN Kaget, Angka Stunting di NTB Naik Jadi 29,8 Persen
Mataram, IDN Times - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku kaget terkait naiknya angka stunting di NTB pada 2024. Angka stunting di NTB naik sebesar 5,2 persen dari 24,6 persen pada 2023 menjadi 29,8 persen di tahun 2024.
"Makanya ini (naiknya angka stunting) agak mengagetkan kita juga," kata Kepala Perwakilan BKKBN NTB Makripuddin dikonfirmasi IDN Times di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/5/2025).
1. Angka stunting sempat turun 8,1 persen
Dia mengatakan angka stunting di NTB sempat turun cukup signifikan pada 2023 yaitu sebesar 8,1 persen. Namun, pada 2024, justru mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen.
Berdasarkan data terbaru angka stunting 2024 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada awal 2025 ini, angka stunting di NTB naik menjadi 29,8 persen.
"Data terbaru menunjukkan angka stunting kita naik 5,2 persen dari 24,6 persen menjadi 29,8 persen. Dari enam kabupaten/kota yang dirilis, angkanya juga naik," terangnya.
2. Rincian lengkap angka stunting terbaru di enam kabupaten/kota
Makripuddin menjelaskan saat ini ada enam kabupaten/kota di NTB yang sudah keluar rilis angka stunting 2024. Antara lain, Lombok Timur 33 persen, Sumbawa 29 persen, Dompu 19 persen, Lombok Utara 35 persen, Kota Mataram 23 persen dan Kota Bima 28 persen.
Sedangkan empat kabupaten masih belum keluar rilis angka stunting tahun 2024 yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Bima.
"Enam kabupaten/kota ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Ada empat kabupaten/kota yang datanya masih dianalisis. Mungkin nanti dipublish bulan Juni 2025," jelasnya.
3. Penyebab naiknya angka stunting di NTB
Makripuddin menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan naiknya angka stunting di NTB tahun 2024. Seperti jumlah remaja dan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah tidak mencapai target.
Kemudian anak yang masuk kategori miskin ekstrem, dari 10 orang, tiga orang di antaranya mengalami stunting. Selain itu, masih tingginya angka pernikahan dini di NTB.
"Kemudian operasional di lapangan juga perlu kita dorong. Karena kelihatannya BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana) itu belum optimal dipergunakan untuk operasional stunting. Karena dana operasional stunting itu hampir seluruhnya dari BOKB," tuturnya.
Dia mengungkapkan pada Juni tahun lalu, realisasi BPKB di bawah 10 persen. Sedangkan tahun ini baru mencapai 3 persen. Realisasi BOKB biasanya tinggi pada akhir tahun. Padahal, dana BOKB harus direalisasikan setiap bulan baru akan efektif mencegah stunting.
"Perlu digerakkan gerakan Bhakti Stunting yang dilakukan pada 2023. Kami akan koordinasi dengan pak Sekda NTB dan Tim Percepatan Penanganan Stunting, kita coba evaluasi dan mengambil langkah-langkah," tandas Makripuddin.