BI Beberkan Dampak Harga Barang di NTT saat 9 Hari Raya Keagamaan Berdekatan

10 Feb 2026, 18:40 WIB

Putra F.D. Bali Mula

Ilustrasi uang rupiah dan dampak ekonomi. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Intinya sih...

Adidoyo Prakoso soroti penguatan produksi dan distribusi untuk menghadapi lonjakan harga pangan saat 9 hari raya berdekatan di NTT.
BI memberikan dukungan anggaran pengendalian inflasi senilai Rp762,38 miliar pada 2026 untuk operasi pasar murah, sidak pasar, subsidi distribusi komoditas penyumbang inflasi, hingga penguatan produksi lokal.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, arahkan pengendalian inflasi daerah pada prinsip 4K: ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Kupang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersiap menghadapi potensi lonjakan harga pangan pada semester pertama di 2026. Pada periode ini dipenuhi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lintas agama yang berpotensi mendongkrak permintaan bahan pokok atau disebut sebagai fase combo festive season.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyebut pemerintah pusat melalui APBN memberi dukungan pengendalian inflasi senilai Rp762,38 miliar pada momentum 9 musim hari keagamaan seperti Imlek, awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Nyepi, Masa Prapaskah, Kenaikan Yesus Kristus, Waisak, hingga Paskah.

1. Soroti penguatan produksi dan distribusi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso. (Dok Humas Kanwil BI NTT)

Adidoyo mengungkap ini saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kupang, Senin (9/2/2026).

“Inflasi NTT Januari 2026 tercatat 3,34 persen year on year (yoy) dan masih dalam kisaran sasaran nasional. Namun kita tetap waspada, terutama menghadapi rangkaian HBKN di semester I,” ujarnya.

TPID juga mencatat pada periode Februari–Juni 2026 yang akan diisi berbagai hari raya lintas agama ini akan berdampak pada permintaan komoditas utama seperti beras, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, cabai, dan sayuran segar meningkat dalam waktu berdekatan. Situasi tersebut dinilai berisiko mendorong kenaikan harga berlapis.

Berdasarkan pengalaman 2025 menunjukkan pengendalian inflasi cukup efektif, dengan capaian 2,39 persen (yoy). Namun ia memprediksi tekanan 2026 dinilai lebih berat karena banyaknya momen hari besar dalam waktu berdekatan.

“Kami fokus pada pengendalian jangka pendek untuk festive season dan jangka menengah-panjang lewat penguatan produksi serta distribusi,” jelasnya.

NTT sendiri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan besar terkait distribusi sehingga mempengaruhi lonjakan harga bila ada keterlambatan pasokan antar pulau, biaya angkut, hingga keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin.

2. Ada dukungan anggaran pengendalian inflasi

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Adidoyo menyebut dukungan kebijakan dan anggaran pengendalian inflasi dari APBN di NTT ini sebesar Rp762,38 miliar pada 2026. Dana ini akan diarahkan untuk operasi pasar murah, sidak pasar jelang hari raya, subsidi distribusi komoditas penyumbang inflasi, hingga penguatan produksi lokal melalui sarana prasarana dan teknologi digital pangan.

Selain itu pemerintah mendorong perluasan gerakan tanam cabai, sayuran, dan hortikultura lain, karena komoditas segar kerap menjadi pemicu utama lonjakan inflasi di NTT.

Ia berharap kombinasi intervensi pasar, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi lokal bisa menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah padatnya musim hari besar 2026.

3. Arahan Gubernur NTT

Gubernur NTT Melki Laka Lena dan BI NTT rapat terkait pengendalian inflasi di NTT. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam pertemuan itu pun mengarahkan agar pengendalian inflasi daerah diarahkan pada prinsip 4K, yakni ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.

Selanjutnya, dalam jangka pendek pada periode combo festive season 2026 ini, pemerintah akan mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM), sidak pasar, mencegah penimbunan barang, dan memastikan distribusi pangan lancar hingga ke daerah.

"Pemerintah optimistis, melalui sinergi lintas sektor, harga kebutuhan pokok tetap terkendali, ketahanan pangan terjaga, dan ekonomi NTT terus tumbuh," kata dia.