Bebani Anggaran, Pemkab Lotim Setop Keluarkan Surat Miskin

Kepala Dinas Sosial H Suroto mengatakan, alasan kenapa dialihkan ke BPJS kesehatan. Pemerintah pusat mengharapkan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan karena tahun 2024 pemerintah menargetkan 100 persen Universal Health Coverage (UHC)

"Semua penduduk harus memiliki jaminan kesehatan, yang mampu harus biaya mandiri  dan yang tidak mampu dibiayai pemerintah," ujar Suroto, Kamis(09/02/23).

Terkait warga miskin ini, Pemkab Lotim, Provinsi dan Pusat telah memberikan perhatian yang luar biasa. Pemerintah pusat telah mengalokasikan BPJS Kesehatan PBI untuk Lotim 694.000 orang, jika diuangkan setara Rp. 333 miliar setiap tahunnya. Sementara pemerintah provinsi dengan Kabupaten dengan pola sharing sekitar 17 ribuan orang.

"Pemkab Lotim sendiri masih menganggarkan 55 ribu sekian orang. Kalau diuangkan di atas Rp30 miliar sekian setiap tahun," imbuh Suroto.

Harapannya dengan anggaran yang tersebut bisa menjangkau 800 ribu orang lebih. Sehingga semua orang tidak mampu tidak ada alasan untuk tidak memiliki jaminan kesehatan.

"Jadi kalau sudah dialokasikan sekian ratus ribu orang, secara hitungan-hitungan sudah habis orang miskin di Lombok Timur, sehingga tidak perlu lagi ada SKTM," ujarnya.

Untuk bisa mendapatkan jaminan atau kartu BPJS kesehatan, pemegang kartu SKTM harus masuk di Data Terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sistemnya yang tidak mampu terlebih dulu harus didata di desa, agar namanya masuk ke DTKS. Itu bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan jaminan kesehatan BPJS, tetapi bisa mengakses bantuan sosial lainnya seperti PKH, BLT, BPNT dan KIP.

"Setelah masuk di DTKS, baru bisa diusulkan masuk ke program bantuan, salahsatunya jaminan kesehatan," kata Suroto.

Sementara itu, terkait persoalan ada warga benar miskin tidak tercover BPJS kesehatan,  itu karena persoalan data administrasi kependudukan. Terjadi anomali data yaitu tidak bisa terbaca karena disebabkan NIK dobel, tidak online, serta KK yang belum online.

"Persoalan itu yang bertahap akan di tuntaskan, ayo kita bersama-sama selesaikan yang benar miskin jangan sampai tidak tercover," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pada 1 Maret 2023 ini akan melakukan penertiban data warga yang benar-benar miskin, termasuk menertibkan data Administrasi Kependudukan (Aminduk). Alasannya supaya tidak semua orang mengaku miskin. Data setiap warga miskin harus didata masuk ke DTKS. 

Untuk perbaikan data ini, warga yang merasa dirinya miskin atau tidak mampu diharapkan mengurus data diri di DTKS desa masing-masing.

"Di desa nanti akan di foto dan diupload oleh operator desa untuk diusulkan, sampai satu Maret kalo tidak masuk di DTKS ya tidak bisa mengurus program bantuan sosial pemerintah," tegas Suroto.

Jika melewati satu Maret, lanjut Suroto, bukan hanya tidak bisa mengurus SKTM, tetapi mengurus yang bantuan yang lain juga tidak bisa, bahkan bagi yang sudah punya kartu pun akan di blokir. "Kita data yang benar benar miskin, agar dimasukkan ke DTKS," tutupnya.