Bayar Utang Ratusan Miliar kepada Kontraktor, Pemprov NTB Rem Belanja

Gita menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus memonitor ketersediaan kas daerah. Setiap minggu, TAPD melakukan konsolidasi dan mengevaluasi apa saja kebutuhan jangka pendek yang harus segera dipenuhi.

Sudah kita petakan, dengan besaran-besaran yang sudah kami deteksi. Kami koordinasi dan konsolidasi antara TAPD dan Banggar DPRD NTB. Kami dikawal juga di DPRD untuk pembayaran utang ini," tutur Gita.

Pemprov NTB melakukan pengereman belanja daerah untuk menuntaskan kewajiban kepada kontraktor. Dengan melakukan pengaturan belanja daerah.

"Kami melakukan pengaturan, memastikan bagaimana birokrasi tetap jalan, komitmen juga tertunaikan. Kami melakukan pengaturan belanja hibah dan bansos, atur skemanya," terang Gita.

TAPD dan Banggar DPRD NTB bersama-sama punya komitmen untuk menuntaskan pembayaran utang sampai bulan Juli mendatang. TAPD dan Banggar DPRD NTB juga akan membicarakan Rancangan APBD Perubahan 2023 dan RAPBD murni 2024.

Dalam Rancangan APBD Perubahan 2023, TAPD dan Banggar DPRD NTB akan lebih realistis dalam menetapkan belanja daerah dan estimasi pendapatan. Pasalnya, pada 2023 ini, Pemprov NTB harus mulai mengalokasikan anggaran Pilkada serentak sebesar 40 persen. Sisanya sebesar 60 persen harus dianggarkan pada APBD 2024.

"Betapa tahun 2024, mau tidak mau kita, suka tidak suka, kita harus anggarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak," tandas Ketua TAPD Pemprov NTB ini.

Sebelumnya, KPU NTB mengajukan proposal anggaran Pilkada serentak 2024 sebesar Rp337 miliar. Kemudian TAPD meminta KPU melakukan evaluasi kembali, sehingga usulan menjadi Rp250 miliar.

"Ada peluang masih bisa diefisienai karena ada pembiayaan untuk alat pelindung diri (APD) karena masih dimasukkan pembiayaan untuk COVID-19 . Kami minta KPU merasionalisaaikan kembali proposal yang ada," terang Gita.

Pada awal Mei lalu, Pemprov NTB masih berutang kepada kontraktor sebesar Rp223 miliar. Ratusan miliar utang kepada kontraktor ini merupakan pengerjaan proyek Direktif Gubernur, pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB dan kegiatan reguler Pemprov NTB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Samsul Rizal menyebutkan total utang Pemprov NTB kepada kontraktor awalnya sebesar Rp343 miliar. Namun, hingga awal Mei 2023, Pemprov NTB telah membayar utang kepada kontraktor sekitar Rp119 miliar.

Sampai 23 Mei 2023, utang Pemprov NTB kepada kontraktor tinggalRp181,79 miliar. Karena Pemprov NTB sudah membayar sebesar 47 persen atau Rp161,21 miliar. Pembayaran sisa utang tersebut ditargetkan tuntas pada Juli mendatang.