Bawa Bendera One Piece, Aktivis Demo Bupati Lotim Soal Kenaikan PBB
Lombok Timur, IDN Times - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Rakyat Menggugat (FARM) Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lotim. Dalam aksi demo ini, massa aksi mengibarkan bendera Jolly Roger pada anime One Piece.
Menurut mereka, ini sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lotim yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Para aktivis yang berdemo berharap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Lotim dapat lebih berpihak kepada masyarakat, salah satunya soal kenaikan pajak.
1. Soroti kenaikan PBB
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-PP). Menurut mereka kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terus dinaikkan justru membebani masyarakat saat daya beli semakin menurun.
"Rakyat sulit memenuhi kebutuhan dasar, sementara pemda terus menekan dengan pajak," tegas Hadi Tamara, koordinator massa aks.
Selain pajak, massa aksi juga menyoroti tambang ilegal, dari 107 tambang yang beroperasi di Lotim, hanya 25% yang memiliki izin legal. Karena itu mereka mendesak pemda segera menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menguasai sumber daya tanpa memberi manfaat bagi masyarakat. "Membiarkan maling menguasai kekayaan Lotim sama saja menyengsarakan rakyat," seru Tamara.
2. Desak usut tuntas korupsi di Dikbud dan Dinas Kesehatan
Aliansi juga menyoroti kasus korupsi pengadaan buku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim yang diduga melibatkan oknum pejabat. Mereka meminta Kejaksaan segera mengusut tuntas.
Sementara di sektor kesehatan, mereka mengecam keras beredarnya kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya milik Widiya Beuty Skins (WBS) yang tidak diawasi oleh Dinas Kesehatan. Aliansi menuntut penutupan permanen WBS yang dinilai bermasalah dan tidak memiliki izin jelas.
"WBS itu milik emak-emak bermasalah, harus ditutup!," seru mereka.
3. Kecam pembukaan tambak udang
Massa aksi juga mengecam pembukaan tambak udang yang merusak lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial.
"Jangan sampai Lotim jadi pati kedua karena eksploitasi sumber daya tanpa kontrol," tambah mereka.
Sementara itu, menanggapi persoalan WBS ini, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fathurrohman menegaskan jika pengawasan kosmetik bukan wewenang dari Dinas Kesehatan, tetapi merupakan wewenang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu status WBS merupakan bukan produsen.
"Kita tidak ada wewenang untuk melakukan pengawasan produk kosmetik," pungkasnya.
