Mataram, IDN Times - Baru tiga bulan menjabat, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Fathurrahman diganti. Fathurrahman digantikan Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim sebagai Pj Sekda NTB yang baru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir mengatakan Ibnu Salim akan dilantik menjadi Pj Sekda NTB pada Rabu (10/1/2024) pukul 14.00 WITA, siang ini.
"Benar nanti dilantik jam 2 siang di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB," kata Nasir.
Nasir enggan membeberkan penyebab Pj Sekda NTB Fathurrahman digantikan Ibnu Salim. Apakah itu terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi terhadap Fathurrahman.
"Kalau hasil evaluasi (Pj Sekda NTB) bukan di saya, tapi kalau saya disuruh lantik ya kita lantik," ucap Nasir.
Nasir juga menjelaskan Ibnu Salim satu-satunya kandidat Pj Sekda NTB sebelum ditetapkan melalui SK Mendagri. Ibnu Salim akan dilantik menjadi Pj Sekda NTB oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Terpisah, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi mengenai pergantian Pj Sekda NTB mengatakan bahwa bahwa Fathurrahman sudah menjabat selama tiga bulan. Ia juga memuji kinerja Fathurrahman selama mengemban amanah sebagai Pj Sekda NTB.
Gita mengatakan pengendalian inflasi dan pembahasan APBD 2024 berjalan lancar. "Bagus, OPD-OPD saya tuntas. Pengendalian inflasi bagus. Bahwa koordinasi Sekretaris TPID bagus. Proses pembahasan anggaran,Pj Sekda berkomunikasi dengan DPRD bagus," katanya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Fathurrahman menjadi Pj Sekda NTB berdasarkan surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/5229/SJ tanggal 3 Oktober 2023.
Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/5229/SJ tanggal 3 Oktober 2023, merujuk surat Pj Gubernur NTB Nomor 800/4750/BKDI2023, tanggal 25 September 2023 perihal perubahan usulan penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penunjukan Pj Sekda NTB berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.