Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, NTB Target Nol Emisi Karbon 2050

Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi NTB, Nuryanti mengatakan pada tahap awal, NTB akan memproduksi sepeda listrik. Karena sudah ada 5 IKM yang bermitra dengan industri besar yaitu PT Juara Bike.

Adapun 5 IKM yang berhasil digandengkan dengan industri besar untuk memproduksi sepeda listrik di NTB, yaitu Le-Bui asal Kabupaten Lombok Barat, NgebUTS asal Kabupaten Sumbawa, Fi-Bike asal Kota Bima, Mori Taho asal Kabupaten Dompu, dan SMKN 3 Mataram.

"Untuk tahap awal ini membuat sepeda listrik. Itu hal yang biasa dibuat dan ketika menjadi motor listrik, gampang banget," kata Nuryanti dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Sabtu (29/10/2022).

Selain itu, NTB juga akan mulai melakukan konversi sepeda motor bahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik mulai 2023 mendatang. Pada 2022, sedang melatih sumber daya manusia (SDM) yang menjadi bengkel untuk konversi sepeda motor.

"InsyaAllah Desember nanti, kita clear-kan beberapa rekomendasi IKM yang bu bisa mengonversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik di bawah standar Kementerian ESDM dan SNI. Bengkelnya on proces kita siapkan," terang Nuryanti.

Nuryanti mengatakan produk sepeda listrik buatan Cina memang mulai membanjiri pasar di NTB. Karena harganya yang lebih murah dibandingkan produk lokal atau dalam negeri.

Tetapi dengan menggandeng 5 IKM lokal dengan industri besar, ditargetkan pada Desember mendatang, sudah ada produk sepeda listrik buatan NTB yang dapat bersaing dengan produk Cina, baik dari segi harga maupun kualitas.

Produk sepeda listrik buatan IKM lokal itu harganya 50 persen lebih murah dibandingkan sebelumnya, yaitu dikisaran Rp7 juta sampai Rp14 juta. Dengan daya tahan baterai sampai 3 tahun. Dibandingkan produk Cina, dengan ketahanan baterai hanya sampai 3 bulan.

"Pada 17 Desember 2022, saat HUT NTB, ada produk sepeda listrik kita bisa menyaingi produk dari Cina," kata Nuryanti.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Yeni Yanita mengatakan pihaknya menjadikan provinsi NTB sebagai pilot project pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Dikatakan, Kemenperin sedang membangun ekosistem kendaraan listrik di NTB.

"Kami membangun ekosistem kendaraan listrik mengenalkan dulu, sosialisasi. Kemudian kita pretelin sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Sehingga dari awal kita menyiapkan dulu bengkel. Ketika bengkel sudah banyak, sosialisasi kita untuk membeli sepeda listrik, motor listrik itu akan meyakinkan bahwa kalau rusak sudah ada bengkelnya," terang Yeni di Mataram, Sabtu (29/10/2022).

Untuk itu, Kemenperin memfasilitasi 5 IKM sepeda lisrik di NTB dengan industri besar yaitu PT. Juara Bike. Lima IKM lokal tersebut menjalin kemitraan dengan industri besar. "Kalau ada yang ingin investasi, tidak terlalu mahal karena beberapa komponennya bisa dipasok IKM lokal," katanya.

Yeni berharap 5 IKM NTB tersebut bukan hanya memproduksi sepeda listrik untuk dalam daerah. Tetapi juga bisa untuk memasok kebutuhan luar daerah bahkan ekspor.

"Kalau kita gak mulai dari sekarang, kendaraan listrik dari Cina akan semakin banyak. Maka akan semakin tenggelam produk lokal. Sementara kita punya kemampuan dan potensi," ucapnya.

Untuk mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di provinsi NTB, PLN Unit Induk Wilayah NTB terus menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa lokasi strategis. General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo mengatakan PLN berkolaborasi dengan Pemprov NTB membangun satu unit SPKLU yang berlokasi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

PLN sendiri telah merencanakan penambahan SPKLU di empat lokasi strategis, yaitu dua Unit SPKLU masing masing di kawasan KEK Mandalika dan Kantor Perum Damri 50 kW. Serta dua Unit SPKLU kapasitas 7,5 kW di SMKN 3 Mataram dan Kantor Gubernur NTB.

Sepeda dan motor listrik menuai polemik. Salah satunya karena penggunaannya yang tidak sesuai aturan. Masyarakat Lombok dilarang untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, karena dapat berbahaya.

Sementara itu keberadaan sepeda dan motor listrik di Gili Trawangan juga masih menjadi persoalan. Gili yang dikenal bebas dari polusi kendaraan dianggap cocok menjadi pasar sepeda dan motor listrik di NTB. Namun demikian, hal ini menuai pro dan kontra di antara pengusaha penyewaan sepeda.

Selain harganya yang lebih mahal, keberadaan sepeda dan motor listrik di Gili Trawangan dianggap tak sesuai dengan kondisi jalan yang ada di pulau itu. Sebelumnya, Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Desa Gili Indah akan membuat regulasi khusus tentang penggunaan sepeda dan motor listrik.

"Selain masalah bisnis, ada juga soal kenyamanan dan keamanan yang harus diperhatikan. Ini bisa diatur, dibuatkan regulasinya," ujarnya.