Mataram, IDN Times - Kawasan Gili Trawangan yang menjadi tujuan liburan wisatawan mancanegara dan domestik dalam ancaman abrasi pantai. Hal ini dipicu kerusakan vegetasi pantai seperti terumbu karang yang sudah masuk kategori tinggi.
Abrasi pantai di Gili Trawangan menjadi atensi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Luhut telah mengutus Asisten Deputi Kemenkomarves mengecek abrasi pantai di Gili Trawangan, Jumat (25/3/2022) lalu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muslim yang dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Senin (28/3/2022) mengatakan abrasi pantai di Gili Trawangan menjadi atensi Kemenkomarves.
Pada saat kunjungan Gubernur NTB Zulkieflimansyah ke Gili Trawangan beberapa waktu lalu, ia menerima informasi dari masyarakat terkait ancaman abrasi yang kian parah di Gili Trawangan.
Pada waktu itu, Gubernur Zulkieflimansyah memerintahkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.
"BWS lagi membuat gambar, atau desain penanganannya dan diatensi langsung Kemenko Marves," kata Muslim.
Kemenkomarves mendorong penyelesaiannya dalam waktu tidak terlampau lama. Muslim menjelaskan Dislutkan NTB sudah memfasilitasi Kemenko Marves, BPBD dan BWS.
"Mereka juga cek lokasi," ungkapnya.
Muslim menjelaskan abrasi pantai disebabkan kerusakan terumbu karang yang masuk kategori cukup tinggi di Gili Trawangan. Ia menyebut tingkat kerusakan terumbu karang lebih dari 50 persen.
Jika kondisi terumbu karang dan mangrove masih bagus maka dapat menghambat abrasi pantai. Selain itu, vegetasi yang berada di pinggir pantai jangan sampai ditebang karena dapat mengurangi ancaman dari abrasi.
"Cukup tinggi tingkat kerusakan terumbu karang di sana. Walaupun di beberapa titik dalam tingkat kerusakan sedang. Lebih dari 50 persen terumbu karang rusak," ungkapnya.
Untuk mengatasi abrasi di Gili Trawangan, akan dibuat tanggul di tempat abrasi dan penanaman mangrove. Serta pelaksanaan pembuatan kebun bibit karang dan lain-lain berkaitan dengan pesisir.
Selain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas. Pemerintah Pusat juga menetapkan Lombok dan Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) menjadi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) setelah terbitnya Perpres No. 84 Tahun 2021.
Berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengembangan Lombok dan Gili Tramena meliputi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ditegaskan bahwa destinasi tersebut masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.
Dalam pengembangan itu, banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah, tanggung jawab diberikan pada Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Pemerintah Kota Mataram.