Antisipasi Gejolak Harga Tembakau, Bupati Lotim Ultimatum Pembeli Ilegal

28 Agu 2025, 05:08 WIB

Ilustrasi petani tembakau. IDN Times/ istimewa

Lombok Timur, IDN Times – Guna mengantisipasi gejolak harga dan mengamankan distribusi hasil panen tembakau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan puluhan pengusaha tembakau, Rabu (27/8/25), ini membahas langkah strategis untuk menyelamatkan sektor agribisnis tembakau yang menjadi salah satu tonggak perekonomian daerah.

Rakor yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian Lotim, Kepala Bidang Perkebunan Provinsi NTB, serta puluhan pimpinan perusahaan mitra petani ini merupakan wujud komitmen Pemkab terhadap aspirasi dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Langkah ini juga diharapkan dapat menjembatani kepentingan antara pengusaha dan petani sebagai ujung tombak produksi. Bupati juga memberikan ultimatum akan menindak para pembeli ilegal.

1. Terjadi penurunan produksi

Bupati Lotim, Haerul Warisin saat memimpin rapat koordinasi harga tembakau (IDN Times/Istimewa)

Bupati Lotim, Haerul Warisin, dalam arahannya menanggapi kondisi terkini. Ia mengungkapkan bahwa luas lahan tembakau di Lombok Timur pada tahun ini mengalami sedikit penurunan, meski tidak signifikan. Kini menjadi 26 ribu hektare untuk jenis tembakau rakyat dan Virginia. Pengurangan ini disebutkan sebagai dampak anomali iklim.

"Meski demikian, kondisi pertanaman tembakau dinilai masih aman. Ancaman terbesar justru datang dari harga yang tidak stabil yang dapat mengancam kesejahteraan petani," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang adil antara pengusaha dan petani. Para pengusaha diminta untuk berkolaborasi dan menawarkan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Kita harapkan petani dapat tetap produktif dan menjaga kualitas panen," ujarnya.

2. Tindak tegas pembeli ilegal

Rakor pembahasan pembelian tembakau di Lotim (IDN Times/Ruhaili)

Di sisi lain, Warisin menyoroti maraknya praktik pembeli ilegal atau pembeli gelap yang dinilai dapat merugikan pengusaha resmi dan mengacaukan stabilitas harga. Pemerintah Daerah Lombok Timur berkomitmen untuk menindak tegas para pembeli atau pengusaha yang beroperasi tanpa izin.

"Kami akan melakukan pengawalan dalam pendistribusian hasil tembakau oleh tim Operasi Pasar (Opjar) atau tim terpadu yang sudah dibentuk untuk memastikan iklim usaha yang sehat," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati tidak hanya berharap para pengusaha dapat membentuk asosiasi agar lebih terarah dan terkoordinasi, tetapi juga berkomitmen untuk mengadakan pertemuan rutin dua kali dalam setahun.

"Rapat pertama akan difokuskan untuk persiapan musim tanam, sementara rapat berikutnya akan membahas penentuan harga sebelum pembelian dimulai," pungkas Bupati.

3. Sambut baik tindakan bupati

Perwakilan pengusaha tembakau (IDN Times/Ruhaili)

Para pengusaha yang hadir menyambut baik inisiatif Pemkab Lotim ini. Dialog terbuka ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan yang lebih detail dan implementatif guna memajukan sektor agribisnis tembakau.

Mereka berharap pertemuan serupa dapat dilaksanakan secara rutin untuk menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, mereka juga meminta dinas terkait dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada para petani terkait pola penanaman tembakau yang berkualitas, serta kembali menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik pembeli gelap.

"Kita sangat mendukung langkah bupati untuk menindak pembeli ilegal ini," ujar perwakilan Alianci One, Fahururrozi.