Antisipasi Ajaran Sesat, NTB Awasi Alumni Ponpes Al Zaytun

Ruslan menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengantisipasi munculnya ajaran atau aliran sesat keagamaan. Sehingga ketika ada gejala-gejala atau permasalahan yang terkait keagamaan segera diatensi.

"Kita punya jejaring, sebelum muncul ke permukaan kita deteksi. Ada deteksi dini, diantisipasi semuanya. Tapi Alhamdulillah tidak ada gejala di NTB. Walaupun ada informasi-informasi terkait dengan adanya penyimpangan terkait ajaran yang seharusnya, cepat diketahui. Alhamdulillah tidak berkembang, tidak muncul," terangnya.

Saat ditanya terkait jumlah alumni Ponpes Al Zaytun yang berasal dari NTB, mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini mengatakan belum dapat angka pasti. Namun, pihaknya sedang melakukan pemantauan di lapangan. Mengantisipasi ajaran sesat di NTB, pada bulan lalu, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi di Kejaksaan Tinggi NTB.

"Walaupun ada gejala-gejala, kami difasilitasi pertemuan di kejaksaan satu bulan yang lalu terkait antisipasi permasalahan aliran sesat. Tapi alhamdulillah, tidak ada sesuai data terakhir saya mengikuti pertemuan di kejaksaan," ucapnya.

Terpisah, Kanwil Kemenag Provinsi NTB Zamroni Aziz menyatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB dalam mengantisipasi adanya ajaran atau aliran sesat. Selain itu, Kanwil Kemenag NTB juga berkordinasi dengan Forum Kerja Sama Pondok Pesantren serta menggerakkan penyuluh agama untuk mengantisipasi persoalan di lapangan.

"Apalagi ini menjelang tahun politik. Sehingga ini juga sudah harus waspada. Kami sudah komitmen dengan Forkopimda, Gubernur, Polda, TNI/Polri untuk bersama-sama kami turun termasuk juga dengan teman-teman penyelenggara pemilu," kata Zamroni.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor NTB ini mengatakan sampai saat ini belum ada aliran atau ajaran sesat di NTB. Namun, pihaknya tetap mewaspadai munculnya aliran sesat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

"Untuk sementara di NTB belum ada aliran sesat, karena tentu kami dengan BIN (Badan Intelijen Negara) juga koordinasi. Untuk sementara belum ada kami temukan dan tentu kami juga waspada. Untuk kami deteksi secara dini antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di NTB," tandasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi mengatakan, kejadian di Ponpes Al Zaytun Indramayu Jawa Barat, menjadi pengingat bagi para orang tua yang hendak mengirim anaknya belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan wawasan kebangsaan. Supaya memilih ponpes yang jelas.

Maksudnya, ponpes harus jelas pendirinya, latar belakang pendirinya, latar belakang pendidikannya, pandangan keagamaan, kontribusi kemasyarakatan, dan pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lembaga pendidikan harus jelas mengajarkan paham keagamaan seperti apa

"Termasuk bagaimana diajarkan penanaman nilai akidah, ritual ibadah, dan komitmen kebangsaan kepada NKRI," kata TGB.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia mengingatkan orang tua supaya jangan sampai menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang mengajarkan suatu sikap yang menentang atau tidak setia pada NKRI. Para orang tua tidak terpaku oleh fasilitas pendidikan yang mewah atau tergoda dengan bangunan mentereng. Karena pendidikan esensinya adalah penanaman nilai.

Pengajaran di Ponpes Al Zaytun Indramanyu disebut bertentangan dengan ajaran Islam termasuk dalam pengajaran akhlak. Di antara kontroversi yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang adalah salam dengan bahasa Yahudi. Ponpes Al Zaytun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pada 2011. Pondok pesantren dengan bangunan megah ini disebut tertutup dengan warga sekitar.

TGB beharap Kementerian Agama juga harus mengambil tindakan tegas. Tidak boleh ada lembaga mengatasnamakan pondok pesantren namun aktivitasnya menciptakan hal yang destruktif. Sedangkan publik diminta bersabar, karena ia yakin dalam waktu tidak terlalu lama akan mendapatkan kesimpulan dan penanganan komprehensif dari pemerintah.