Anggota DPRD Lembata ini Tolak dan Kembalikan Dana Bimtek

Sikapnya ini mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ia juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang dalam arti tertentu mengalami defisit jika disandingkan dengan kebutuhan belanja pelayanan publik. Selain itu, ia juga mempertimbangkan rasionalisasi kegiatan baik tempat maupun output-nya nanti.

"Penolakan saya ini berangkat dari anggapan saya bahwa kegiatan tersebut tidak didasarkan pada rasionalitas kebutuhan dengan kewajaran penentuan lokasi kegiatan di saat ada kemendesakan baik secara nasional maupun daerah untuk melakukan efisiensi," kata dia.

Jatah dana bimtek miliknya itu ia alokasikan untuk kebutuhan rumah layak huni dan akan ia kawal alokasinya dalam sidang selanjutnya. 

"Terhadap penolakan saya yang berdampak pada terjadinya efisiensi anggaran, saya meminta kepastian untuk direalokasikan pada kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni," tukasnya.

Re-alokasi ini termuat pada nomenklatur perencanaan dan anggaran Pengembangan Perumahan serta dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Re-alokasi anggaran tersebut akan dilakukan pada perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan siklus tahun anggaran.

John Batafor sebelum menjadi DPRD telah terlibat aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Ia merupakan koordinator relawan Komunitas Taman Daun yang juga memiliki program bedah rumah bagi warga kurang mampu di berbagai kecamatan di Lembata seperti Omesuri, Buyasuri, Nubatukan, Nagawutung, dan Atadei. Setelah menjadi anggota DPRD ia juga beberapa kali menyisihkan gajinya untuk pembenahan rumah dan infrastruktur bagi warga.

"Terakhir kami bangun toilet bagi warga masyarakat dari gaji saya," kata dia.