Anggaran Sudah Siap, NTB Tak Mampu Eksekusi DAK Fisik Rp198 Miliar
Mataram, IDN Times - Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota tidak mampu mengeksekusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp198 miliar pada tahun 2022. Dari anggaran yang disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp2,270 triliun, Pemda di NTB hanya mampu mengeksekusi sebesar Rp2,072 miliar.
Anggaran DAK Fisik yang mampu dikontrakkan atau dilaksanakan pada 2022 hanya sebesar 91,46 persen. Sehingga, ada anggaran DAK Fisik sebesar Rp198 miliar yang akan tetap di kas negara.
"Dari seluruh pagu DAK Fisik yang dikontrakkan Pemda hanya 91,46 persen," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Sudarmanto dikonfirmasi usai keterangan pers realisasi APBN hingga bulan November 2022, Senin (26/12/2022).
1. Rincian DAK Fisik yang mampu dieksekusi
Sudrmanto merincikan realisasi DAK Fisik tahun 2022 yang terkontrak di NTB. Pemprov NTB hanya mampu mengeksekusi sebesar Rp443,825 miliar atau 90,50 persen dari pagu Rp448,637 miliar, Lombok Barat sebesar Rp172,178 miliar atau 91,09 persen dari pagu Rp189,022 miliar.
Lombok Tengah sebesar Rp222,262 miliar atau 96,26 persen dari pagu Rp230,691 miliar, Lombok Timur Rp325,212 miliar dari pagu Rp339,703 miliar, Bima Rp223,719 miliar atau 96,53 persen dari pagu Rp227,940 miliar. Selanjutnya, Sumbawa Rp162,340 miliar atau 67,11 persen dari pagu Rp258,355 miliar, Dompu Rp193,227 miliar atau 99,14 persen dari pagu Rp194,906 miliar.
Kemudian, Sumbawa Barat Rp100,333 miliar atau 95,87 persen dari pagu Rp104,639 miliar, Lombok Utara Rp101,439 miliar atau 97,81 persen dari pagu Rp103,603 miliar, Kota Mataram Rp37,252 miliar atau 90,38 persen dari pagu Rp41,114 miliar dan Kota Bima Rp90,877 miliar atau 97,26 persen dari pagu Rp92,298 miliar.
2. Kinerja penyaluran DAK Fisik di NTB menurun
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB ini menyebutkan kinerja penyaluran DAK Fisik 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021, Pemda di NTB mampu merealisasikan DAK Fisik mencapai 94 persen.
"Tahun lalu 94 persen dikontrakkan, sekarang menurun. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat," harapnya.
Karena DAK Fisik merupakan program yang diusulkan Pemda, seharusnya bisa dieksekusi 100 persen. "Seharusnya bisa 100 persen, karena dananya sudah disiapkan," tandsnya.
Akibat tidak mampu dieksekusi 100 persen, NTB menempati posisi 11 secara nasional dalam kinerja penyaluran DAK Fisik. Menurut, Sudarmanto, anggaran sebesar Rp198 miliar yang tidak mampu dilaksanakan tahun ini cukup besar. Sehingga pada tahun depan, ia berharap kinerja penyaluran DAK Fisik di NTB bisa meningkat lagi.
3. Penyebab DAK Fisik tidak bisa dieksekusi
Sudarmanto menyebutkan ada beberapa penyebab DAK Fisik tidak dapat dieksekusi 100 persen oleh Pemda. Antara lain, jumlah anggaran yang tersedia dengan harga pada saat lelang terjadi kenaikan.
Kemudian, ada juga barang yang akan diadakan tidak tersedia. "Atau secara jadwal, gak mungkin itu dilaksanakan. Sehingga 91,46 persen yang dikontrakkan. Sisa yang tidak dikontrakkan, tetap berada di kas negara," tandasnya.
