Anggaran Rp3,77 Triliun, Penurunan Kemiskinan NTB Gagal Capai Target

Dengan penurunan angka kemiskinan sebesar itu, kata Ramli, dalam setahun terakhir Pemprov NTB hanya mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan penduduknya sekitar 33 persen penduduk miskin yang terdampak COVID-19. 

Rasio ini setara dengan 2,8 ribu rumah tangga miskin.

Sehingga sekitar 66 persen atau 20,7 ribu jiwa penduduk miskin masih dalam kemiskinan.

"Dengan demikian, Pemprov NTB dapat dikatakan gagal mencapai target indikator kunci pembangunan daerah tersebut," ucapnya.

Ramli mengatakan pekerjaan rumah penurunan angka kemiskinan NTB dalam satu tahun terakhir memang cukup berat. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 32,15 ribu jiwa selama pandemik COVID-19 tahun 2020.

Kondisi ini diikuti dengan kesenjangan yang cenderung meningkat karena gini rasio Provinsi NTB tahun 2021 sebesar 0,384.

Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan dan gini rasio pada akhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB  Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah pada angka 11,92 persen dan 0,297 poin.

Jumlah penduduk miskin di NTB per September 2021 sebanyak 735,3 ribu jiwa.

Pada September 2020 lalu jumlah penduduk miskin menjadi 746,04 ribu jiwa atau meningkat 40,36 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut mengutip hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS tahun 2020 menyatakan sekitar 285 ribu penduduk NTB atau 5,5 persen berada dalam kemiskinan ekstrem.

Ramli mengungkakan Fitra NTB menemukan sejumlah persoalan. Antara lain, anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB kurang efektif menekan angka kemiskinan.

Tahun 2021, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,77 triliun dari APBD untuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum.

Alokasi anggaran tersebut merupakan yang tertinggi kedua dalam lima tahun sejak 2017-2021. Meskipun demikian, anggaran yang besar tersebut hanya mampu mengurangi sekitar 2,8 ribu rumah tangga miskin keluar dari garis kemiskinan.

Kemudian Fitra NTB menilai intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kurang berdampak dan tidak tepat sasaran. Sebagian besar anggaran terkait penurunan angka kemiskinan di NTB dialokasikan untuk belanja bantuan, baik berupa hibah maupun bansos yang diarahkan untuk menguatkan daya beli dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Namun di sisi lain, alokasi anggaran yang diarahkan untuk belanja produktif, yang diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pemulihan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan atau perbaikan upah cenderung lebih kecil hanya 20 persen.

Bahkan lebih kecil dari alokasi untuk belanja pegawai yaitu 25 persen.

Analisis Fitra NTB terkait kinerja serapan anggaran daerah di NTB tahun 2021 menemukan, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp1 triliun yang gagal dimanfaatkan Pemda di NTB. Sebagai instrumen penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan di daerah.

Pemprov NTB sendiri membukukan Silpa tahun 2021 sekitar Rp300 miliar.

Sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat sipil dan pihak swasta di NTB belum mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Secara kumulatif anggaran terkait penurunan kemiskinan yang dialokasikan seluruh Pemda di NTB cukup besar, bahkan secara persentase tertinggi di kawasan timur Indonesia yaitu sekitar 64 persen dari total APBD.

Namun tingkat penurunan angka kemiskinan NTB jauh lebih rendah untuk periode Maret 2021-September 2021, yaitu sebesar 0,31 poin persen dibandingkan lima provinsi lain dengan proporsi anggaran yang lebih kecil. Yaitu Sulawesi Utara (0,41 poin %), Maluku Utara (0,51 poin persen), NTT ( 0,55 poin %), Sulawesi Tengah (0,82 poin %), dan Maluku (1,57 poin %).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Fitra menyarankan Pemprov NTB segera melakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Bila diperlukan melakukan revisi atas kebijakan yang diambil.

Pemprov NTB juga perlu meningkatkan tata kelola pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terutama pada tahapan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Di sisi lain, Pemprov NTB perlu menguatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan di daerah. Dengan memastikan keterlibatan masyarakat sipil dan pihak swasta secara aktif, partisipasi, setara dan inklusif.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB Ahsanul Khalik mengatakan, apa yang disampaikan Fitra NTB memang benar. Tetapi juga harus dilihat kondisi saat ini, di mana Pemprov NTB dan kabupaten/kota sampai sudah bekerja dengan sungguh-sungguh.

Dan terus mengikhtiarkan bagaimana caranya dalam menurunkan angka kemiskinan di masa pandemik COVID-19. Ditambah pula dengan belum pulihnya secara menyeluruh beberapa wilayah pasca gempa bumi NTB tahun 2018.

"Apa yang disampaikan Fitra tentu menjadi catatan baik bagi penambahan semangat kerja dan bagaimana memformulasi penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Dan doakan serta dukung supaya target RPJMD bisa tercapai nantinya. Banyak hal yang tidak terduga terjadi pada masa COVID ini," kata Khalik.

Dalam situasi pasca gempa 2018 dan pandemik COVID-19 yang situasi dan kondisinya sangat cepat berubah. Serta NTB masih masuk dalam 10 provinsi dengan angka kemiskinannya tinggi. Namun ada penurunan angka kemiskinan meskipun kecil.

"Ini patut disyukuri dan tentu kita pemerintah juga menjadikan ini sebagai sebuah semangat untuk ikhtiar yang lebih baik lagi," jelas Khalik.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini menjelaskan perlunya kerja sama di antara pemerintah dalam merumuskan program pengentasan kemiskinan.